Anies Minta DPRD Tentukan Tarif MRT Tanpa Unsur Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta DPRD DKI Jakarta tak memikirkan pencalonan diri mereka dalam Pemilu Legislatif 2019 pada 17 April mendatang saat menentukan tarif moda raya terpadu (MRT).

"Jangan menentukan harga, mikir 17 April, jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini," kata Anies di Jakarta Barat, Selasa (26/3/2019).

Anies mengatakan, tarif MRT akan berlaku hingga puluhan tahun ke depan. Ia mencontohkan tarif transjakarta yang masih Rp 3.500 sejak pertama beroperasi 15 tahun lalu atau 2004.

Untuk itu, Anies meminta Dewan menentukan tarif dengan cermat tanpa pertimbangan politik.

Baca juga: Anies Lobi DPRD agar Terima Tarif Rata-rata MRT Rp 10.000

"Kebetulan diselenggarakannya tiga minggu sebelum pemilu, tapi jangan pengambilan keputusannya karena mau pemilu. Ini adalah keputusan yang terkait dengan keputusan jangka panjang," ujar Anies.

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Pemprov DKI Jakarta untuk membahas tarif moda MRT dan light rail transit (LRT), Senin kemarin.

Dalam rapat itu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menolak besaran tarif yang diusulkan DKI dan memutuskan tarif rata-rata MRT Rp 8.500 dan tarif rata-rata LRT Rp 5.000 (Sebelumnya ditulis Prasetio memutuskan tarif MRT Rp 8.500 dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI dan tarif LRT Rp 5.000 dari Velodrome sampai Kelapa Gading).

Pemprov DKI mengusulkan tarif MRT rata-rata Rp 10.000 dan LRT rata-rata Rp 6.000. Jika tarif MRT Rp 10.000, subsidi yang digelontorkan per penumpang Rp 21.659. Total dana APBD untuk subsisi sebesar Rp 572 miliar.

Sementara itu, jika LRT tarifnya Rp 6.000, subsidinya sebesar Rp 35.655 per penumpang dan  kebutuhan subsidi yang ditanggung APBD DKI sebesar Rp 327 miliar per tahun.

Baca juga: Mengenal Silvia Halim, Sosok di Balik Konstruksi MRT Jakarta...