Rawan Konflik, Panwaslu Jakarta Utara Bakal Patroli Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Utara Benny Sabdo mengatakan pihaknya bakal menggelar patroli untuk mencegah praktik politik uang. Pasalnya, Jakarta Utara termasuk daerah yang rawan konflik dan pelanggaran pemilu.

"Malam ini kita mulai bergerak sampai dua malam, ini akan all out untuk berpatroli," kata Benny ketika dihubungi, Senin (15/4/2019).

Patroli bakal menggandeng kepolisian dan jaksa agar jika ada yang kedapatan, bisa langsung ditindak dan diproses.

Menurut Benny, politik uang bisa menimbulkan konflik yang lebih besar.

Baca juga: PBNU: Penyelenggara Pemilu, Jangan Pernah Kompromi dengan Politik Uang

"Misalkan soal politik uang itu ada yang melaporkan, ada juga yang merasa dilaporkan dan seterusnya. Itu kan bisa konflik juga," ujar dia.

Benny mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan ini.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) DKI Jakarta Jufri menyebut Jakarta Utara menjadi wilayah rawan pelanggaran pemilu pada Rabu (17/4/2019).

Pertimbangan Bawaslu adalah lantaran Jakarta Utara sudah ada dua kasus pelanggaran kampanye.

"Di Jakarta Utara, sudah ada dua kasus yang divonis pengadilan yang merupakan pelanggaran pidana, yaitu kampanye di tempat ibadah dan politik uang," kata Jufri ditemui di Lapangan Banteng, Minggu (14/4/2019).