Cara Anies "Paksa" Swasta Buatkan Ruang Terbuka Hijau untuk DKI...

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan pajak bagi pemilik lahan kosong di sepanjang jalan protokol di Ibu Kota. Kebijakan ini berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2019.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019.

Pasal 3 pergub itu menyebut tanah kosong yang dimaksud beralamat di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono.

"Jalan-jalan protokol, seperti Sudirman-Thamrin, lalu Cawang-Slipi, semua lahan kosong di tempat itu yang tidak digunakan PBB-nya naik dua kali lipat. Naik 200 persen bila tidak dibangun," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Kejar Bandung dan Surabaya, Pemprov DKI Buat Masterplan RTH

Namun, jika lahan itu difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan bisa diakes masyarakat, Pemprov DKI akan memberikan diskon pajak hingga 50 persen.

Dorong swasta sediakan RTH

Anies mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pihak swasta menyediakan RTH. Sebab, selama ini RTH hanya disediakan oleh Pemprov DKI.

Setiap tahun Pemprov DKI harus membeli lahan untuk memenuhi kewajiban 30 persen penyediaan RTH dari 661,5 kilometer persegi luas Ibu Kota.

Kewajiban itu diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebanyak 20 persennya disediakan pemerintah daerah.

Baca juga: Gedung DPRD DKI Tak Punya RTH, Anggota Dewan Minta Disegel Saja

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Ruang terbuka hijau di pinggir Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (6/2/2015). Area yang dulu sempat menjadi kawasan padat penduduk ini sekarang sudah berubah menjadi area taman kota.

Hingga 2017, Pemprov DKI baru punya 3.076,4 hektar RTH atau baru 4,6 persen dari kewajiban menyediakan 20 persen.

Sepanjang 2012-2016 saja, DKI membeli 114,82 hektar tanah untuk RTH. Pembebasan terbesar terjadi pada 2015, ketika DKI membeli 55,17 hektar lahan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Anies menargetkan bisa menambah 0,2 persen RTH dari luasan Jakarta. Biaya yang dibutuhkan diproyeksikan mencapai Rp 10,6 triliun.

Untuk menekan angka itu dan mempercepat pengadaannya, DKI memaksa swasta ikut membangun RTH dengan memberi insentif dan disinsentif.

Baca juga: Anies: Swasta Sediakan RTH, Dapat Diskon PBB 50 Persen

"Bayangkan di Jalan Sudirman banyak lahan yang ditutup pakai seng. Di situ tempat nyamuk dan segala macam masalah. Tetapi sekarang kami berikan pilihan, Anda mau tutup pakai seng enggak masalah, tapi bayar PBB dua kali lipat, atau Anda buka dan jadi taman, dan PBB-nya jadi 50 persen," ujar Anies.

Besaran diskon 50 persen, kata Anies, sudah berdasarkan perhitungan. Ia ingin 50 persen sisanya bisa dimanfaatkan pemilik lahan untuk mengelola dan membangun lahannya menjadi RTH.

"Jadi nanti para pemilik lahan punya pilihan, mau tetap ditutup bayar dua kali lipat, atau ditutup bayar pajak dua kali lipat," kata Anies.