Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P DKI Minta Anies Tak Bandingkan Banjir dengan Era Ahok

Kompas.com - 02/05/2019, 20:55 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak perlu membandingkan banjir yang terjadi di eranya dengan era pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Menurutnya, Anies seharusnya cukup berterima kasih.

"Kalau mau banding-bandingkan nanti beliau tersinggung juga, kan, begitu. Enggak perlulah (bandingin), saya pikir kita harus arif ketika ada orang yang memberi masukan, ya, terima kasih saja, apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan itu. Saya kira akan jauh lebih baik daripada saling menuding kesalahan orang," kata Gembong ketika dihubungi, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Anies Punya 3 Strategi Tanggulangi Banjir Jakarta, Apa Saja?

Gembong menjelaskan ada empat tipe banjir di Jakarta, yakni banjir kiriman, banjir karena hujan lokal, gabungan banjir kiriman dan lokal, serta banjir kiriman, lokal, ditambah rob. 

Menurut Gembong, Anies tidak seharusnya membandingkan banjir 2015 dengan banjir yang terjadi beberapa hari lalu.

Sebab, tipe banjir yang terjadi kemarin berbeda dengan banjir tahun 2015 kala Ahok menjabat.

Baca juga: Anies Terima Kasih ke Ahok soal Solusi Tangani Banjir Jakarta

"Harus membandingkan apple to apple dalam konteks ini. 2015 itu adalah banjir yang memang terjadi tipe 4, banjir lokal iya, banjir kiriman iya, rob-nya juga," ujarnya. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).
Ia meminta Anies melanjutkan program penanganan banjir di era Ahok.

Sebab, Gembong menilai kurang upaya Pemprov DKI menangani banjir selama Anies menjabat satu setengah tahun. 

Baca juga: Cegah Banjir Jakarta, Bima Arya Pastikan Kolam Retensi Dibangun Tahun Ini

"Konsep penanganan banjir selama dua tahun tidak jelas, kan, kita sampai hari ini, kita masih berkutat pada soal normalisasi atau naturalisasi, sehingga action-nya enggak ada. Dua tahun enggak ada action untuk itu," kata Gembong.

"Contoh melanjutkan konsep sodetan dari Ciliwung ke BKT sampai hari ini, kan, enggak tuntas kan, bahwa enggak ada keseriusan atau pematangan konsep untuk melanjutkan program selanjutnya," ujarnya. 

Padahal, kata Gembong, seharusnya konsep pemerintahan dalam menangani banjir ini seharusnya berkesinambungan, bukan yang setiap pergantian kepemimpinan selalu berganti konsep.

Baca juga: Cerita Suhendi Kehilangan Gerobak karena Terendam Banjir Jakarta 2 Hari...

Dia juga mengingatkan Anies agar tidak mengorbankan rakyat demi janji politiknya.

"Terakhir, jangan sampai karena janji politik mengorbankan kepentingan rakyat lebih banyak," kata Anies. 

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).
Sebelumnya, saat berkunjung ke kediaman Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menceritakan pengalamannya menangani banjir Jakarta.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com