JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Lapangan aksi damai di Mahkamah Konstitusi (MK) Abdullah Hehamahua menilai rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo sah-sah saja selama demi keamanan negara.
"Kalau rekonsiliasi dalam pengertian negara aman dan damai sah-sah saja," kata Abdullah saat ditemui di lokasi aksi mengawal sidang MK di sekitar Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Namun, eks penasihat KPK itu mengecam bila rekonsiliasi antara kedua calon presiden tersebut berbentuk bagi-bagi jabatan di pemerintahan mendatang.
Baca juga: Abdullah Hehamahua: Massa Aksi MK Bubar Pukul 17.00
"Kalau rekonsiliasi Prabowo-Sandiaga mengakui kemenangan Jokowi sehingga kemudian mendapatkan beberapa kursi itu namanya pelacur," ujarnya.
Wacana rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo semakin santer menjelang keluarnya putusan MK terkait sengketa hasil Pemilihan Umum yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Asrul Sani menyampaikan, salah satu kesepakatan yang mungkin diambil dalam rekonsiliasi adalah adanya pembagian jatah kursi, baik di jajaran kabinet, atau pimpinan badan legislatif.
Baca juga: Hehamahua: Aparatur Negara Punya Mercy, Kemungkinannya Korupsi atau Warisan
Dengan demikian, kedua belah pihak, baik dari koalisi petahana maupun oposisi, akan mendapatkan jatah sesuai kesepakatan.
"Kalau kita bicara rekonsiliasi yang ujungnya pasti kesepakatan, kesepakatan itu bisa macam-macam. Mulai dari soal katakanlah kabinet, komposisi di pimpinan DPR MPR dan AKD-nya, itu akan lebih mudah karena kita sudah tidak marah-marahan," ujar Arsul, Senin (24/6/2019).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.