Guru Honorer Mengaku Dipecat karena Protes Pungutan ke Murid, Ini Kata Kadisdik Tangsel

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Tangerang Selatan Taryono menyampaikan, Rumini, guru SD Negeri Pondok Pucung, Tangerang Selatan dipecat bukan karena dia vokal dalam membicarakan dugaan pungli di SD tersebut.

"Tentu saja bukan, kita membutuhkan guru yang berpikir kritis dan inovatif," kata Taryono saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (28/06/2019).

Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan proses panjang sejak 2018

"Proses panjang dari tahun 2018, pengaduan oleh Ibu Rumini, investigasi dan klarifikasi, konsplidasi dan pembinaan, pemanggilan, teguran, lalu pemberhentian," ujar Taryono.

Baca juga: Guru Honorer Mengaku Dipecat karena Protes Pungutan ke Orangtua Murid

Ketika ditanya perihal dugaan pungli yang dilakukan oleh sekolah tesebut, Taryono mengatakan, ia akan melakukan pemeriksaan dengan mengundang tim pemeriksa dan inspektorat ke sekolah tersebut pada 1 Juli 2019.

Sebelumnya, Rumini (44), saat ditemui di kediamannya di Pesanggrahan, Jakarta Selatan mengatakan bahwa dia dipecat sepihak pada 03 Juni 2019. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Taryono.

Dia mengaku vokal dalam memprotes adanya pungli atau kebijakan pembiayaan yang memberatkan siswa di SD tersebut.

Ia mencontohkan, murid harus membeli buku paketnya sendiri dan ada pungutan uang kegiatan kesenian seperti Hari Kartini sebesar Rp 130.000 per siswa per tahun.

Baca juga: Guru Honorer di Magelang Tidak Lagi Bergaji Rp 300.000 Per Bulan...

Dia juga mengungkapkan adanya uang praktik komputer yang dibebankan kepada siswa sebesar Rp 20.000 per bulan dan iuran instalasi infokus Rp 2 juta per kelas.

Padahal, menurut dia, biaya tersebut sudah termasuk dalam dana biaya operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional sekolah daerah (BOSDA) yang diterima sekolah.

Cerita Rumini ini viral di media sosial.