Pernah Gagal di Era Foke, Kebijakan Wajib Uji Emisi Anies Dinilai Tak akan Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menilai rencana penerapan wajib uji emisi kendaraan di DKI Jakarta tidak efektif. Dia mencontohkan, program sejenis sudah pernah diluncurkan pada era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan tak kunjung terwujud hingga hari ini.

"Tahun 2008, ide Pak Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sekarang) sudah dicanangkan oleh Fauzi Bowo (mantan Gubernur DKI) lewat program sistem pembayaran mandiri (SPM)," ujar Ahmad Safrudin yang akrab disapa Puput saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2019).

Saat itu, SPM merupakan hasil kerja sama antara Pemprov DKI dengan Mitra Emisi Bersih (MEB). Pemprov DKI yang awalnya berperan sebagai penyedia biaya uji emisi, melalui sistem SPM, lebih berperan sebagai regulator atau pengawas.

Biaya uji emisi sebesar Rp 50.000 akan dibebankan kepada pemilik mobil. Sedangkan 25 persen di antaranya akan diberikan ke pengelola dan 75 persen diterima oleh bengkel.

Baca juga: Wacana Uji Emisi di DKI, Bengkel Wajib Punya Alat hingga Dikritik karena Terlambat

Dalam 25 persen itu sudah termasuk Rp 5.000 untuk pengadaan tanda lulus uji emisi; Rp 2.000 untuk sistem informasi; Rp 3.000 untuk sosialisasi; dan Rp 2.500 untuk sistem manajemen. Setiap kendaraan yang telah lulus uji emisi akan diberikan stiker, label, dan buku yang di dalamnya terdapat nomor seri, hologram dan ditandatangani oleh teknisi yang telah bersertifikat.

Namun, program SPM ditengarai terbentur praktik bisnis pengadaan stiker tanda lolos uji emisi, sehingga mandek hingga saat ini.

"Bisa jadi preseden ini terulang lagi nanti," sebut Puput.

Puput menyarankan agar rencana ini tidak dilanjutkan lebih jauh. Pasalnya, banyak persiapan yang mesti dilakukan. Ia pun ragu jika kebijakan ini sanggup memaksa pemilik kendaraan untuk rutin merawat kendaraannya agar memenuhi baku mutu emisi.

"Enggak akan efektif itu. Itu enggak ubahnya seperti imbauan saja. Artinya, orang seberapa sih takut dengan biaya parkir? Orang Jakarta kok dikasih iming-iming yang tidak signifikan," kata Puput.

Baca juga: Pengamat: Anies Terlambat bila Terapkan Uji Emisi 2020

"Untuk memulainya lagi paling cepat 1 tahun lah karena harus mempersiapkan lagi bengkel yang bisa melakukan uji emisi," imbuhnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan uji emisi bagi seluruh kendaraan di DKI Jakarta dan ditargetkan berlaku seluruhnya pada 2020 nanti.

Uji emisi ini akan membutuhkan 933 bengkel di seluruh DKI Jakarta. Saat ini, Anies Baswedan mengungkapkan baru sekitar 150 bengkel yang memiliki fasilitas uji emisi di Jakarta.

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menghubungkan data antara kendaraan yang lolos uji emisi dan sistem parkir sehingga bisa menjalankan sanksi penambahan biaya parkir bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.