Syafrin Liputo, Pejabat DKI yang Berkarir di Kemenhub dan Kembali ke DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Syafrin Liputo dilantik menjadi kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Senin (8/7/2019). Syafrin memang banyak berkecimpung di bidang transportasi.

Syafrin menyampaikan, ia pertama kali berkarir sebagai aparatur sipil negara (ASN) Dishub DKI pada 1997. Ia pernah menjabat sebagai kepala bidang pengendali operasi (dalops) dan kepala bidang angkutan darat di Dishub DKI.

Pada 2016, Syafrin melanjutkan karirnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya sebagai kasubdit (kepala subdirektorat) pengawasan (di BPTJ)," ujar Syafrin seusai dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Baca juga: Anies Lantik Pejabat yang Sempat Nonjob pada Era Ahok

Setelah itu, Syafrin melanjutkan karirnya sebagai kasubdit angkutan orang di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub pada 2017.

Ia kemudian dipercaya menjadi kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Januari 2019.

"Baru tanggal 26 kemarin (Juni) saya pindah ke Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Bali dan NTB," katanya.

Saat berkarir di Kemenhub, Syafrin mendapat informasi ada seleksi terbuka untuk jabatan kepala Dishub DKI. Ia pun mendaftarkan diri pada April lalu dan mengikuti rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, computer assisted test (CAT), menyusun makalah, psikotes, hingga wawancara.

Baca juga: Satu Pejabat yang Dilantik Anies Berasal dari Luar Pemprov DKI

"(Pemprov) DKI membuka peluang secara nasional untuk masuk, saya mendaftar dan alhamdulliah bisa diberi amanah ini oleh Pak Gubernur," ucap Syafrin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan melantik 16 pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sebanyak 15 pejabat yang dilantik akan bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, satu pejabat lainnya dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta. Pejabat itu dilantik berdasarkan surat keputusan Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana.