Berembus Kabar Burung Dugaan Politik Uang di Balik Pemilihan Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno masih berlangsung di DPRD DKI Jakarta.

Panitia khusus (pansus) pemilihan wagub telah selesai membahas draf tata tertib (tatib) pemilihan wagub pada Selasa (9/7/2019) pekan lalu.

Draf tatib itu harus dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI Jakarta sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna.

Namun, rapimgab untuk membahas tatib itu belum juga terlaksana. Rapimgab harusnya digelar pada Rabu (10/7/2019) pekan lalu.

Namun, rapat itu diundur menjadi Senin (15/7/2019), karena banyak pimpinan fraksi DPRD yang tidak hadir.

Pada Senin kemarin, rapimgab itu kembali diundur. Alasannya, anggota dewan yang hadir tidak memenuhi syarat kuorum.

"Tidak kuorum," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan saat memimpin rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kuorum untuk rapimgab itu, yakni 50 persen+1 dari jumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi sebanyak 59 orang.

Jadi, rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 31 orang. Sementara itu, rapimgab kemarin hanya dihadiri 17 orang. Rapimgab itu akhirnya ditunda pada Selasa (16/7/2019), pukul 13.00 WIB.

Baca juga: Hanya Dihadiri 17 Orang, Pembahasan Tatib Pemilihan Wagub DKI Kembali Diundur

Kabar burung dugaan politik uang

Di tengah proses pembahasan tata tertib pemilihan wagub DKI, muncul kabar burung soal adanya dugaan politik uang dalam pemilihan wagub DKI.

Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, pihaknya mendapat informasi soal dugaan politik uang itu dari dua elite politik DKI Jakarta.

Rian menyebut transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi syarat kuorum pemilihan wagub DKI.

"Modusnya pokoknya untuk datang, untuk duduk, itu ada uangnya. Jadi nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan satu kursi ratusan juta," kata Rian, kemarin.

Karena itu, PSI DKI meminta KPK segera turun ke lapangan untuk mengawasi pemilihan wagub DKI ini.

Baca juga: PSI Minta KPK Telusuri Dugaan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI