Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polusi Udara Depok Dinilai Buruk, Begini Tanggapan DLHK

Kompas.com - 22/07/2019, 09:28 WIB
Cynthia Lova,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Berdasarkan pemantauan AQI modeled using satelite data Rabu (17/7/2019) pagi lalu, kualitas udara di Depok sudah memasuki kondisi alarm darurat polusi udara.

Hal tersebut juga diunggah oleh media sosial instagram @koalisipejalankaki. Dalam gambar itu tercatat air quality index (AQI) Depok pada Rabu lalu menyentuh 170 AQI US.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

#Depok ALARM DARURAT POLUSI UDARA #tidaksehat ????

A post shared by Koalisi Pejalan Kaki (@koalisipejalankaki) on Jul 16, 2019 at 10:11am PDT

Angka itu menunjukkan kualitas udara di Depok buruk dan tidak sehat.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Penataan Lingkungan (P3L) DLHK kota Depok Bambang Supoyo, mengatakan, berdasarkan standar pencemaran udara (Ispu) di angka 11 yang menyatakan polusi udara itu masih baik.

"Kategori Ispu 11 artinya itu baik, tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia atau hewan," ucap Bambang Minggu (21/7/2019).

Sementara Kasie Penataan Lingkungan DLHK Depok Diah Pusporini mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya Ispu di Depok masih dalam keadaan baik.

Namun, ia mengaku belum memastikan alat yang digunakan koalisi pejalan kaki dengan using satelite bisa valid dan diuji kebenarannya.

"Karena using satelite itu alatnya indoor, cara kerjanya seperti apa, kevalidannya seperti apa kita tidak tahu," ucapnya.

Diah menyebut, polusi udara pada umumnya khususnya kota Depok disebabkan oleh polusi kendaraan dan polusi dari industri.

Untuk wilayah Depok, lanjut Diah mengatakan, kendaraan di Depok yang semakin banyak menjadi penyebab terbesar adanya polusi.

"Karena sebenarnya kalau Industri bisa diukur dengan pengawasan emisi oleh kita, kita juga rajin menegur dan mengevaluasi emisi dari masing-masing industri tersebut. Kalau kendaraan kan tidak terprediksi ya semakin banyak orang yang membeli kendaraan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com