Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPD Terpilih dari DKI Tak Setuju Ibu Kota Negara Dipindah

Kompas.com - 25/07/2019, 15:50 WIB
Nursita Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari daerah pemilihan DKI Jakarta tidak setuju ibu kota negara Indonesia dipindahkan dari Jakarta.

Empat anggota DPD yang terpilih pada Pemilu 2019 itu ialah Jimly Asshiddiqie, Sabam Sirait, Fahira Idris, dan Sylviana Murni.

"Kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD Provinsi DKI Jakarta tidak setuju jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, daerah lain," kata Fahira di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (25/7/2019).

Mereka menolak pemindahan ibu kota RI karena alasan biaya. Pemindahan ibu kota membutuhkan dana besar.

Baca juga: Bappenas: Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Pemindahan Ibu Kota

"Mendirikan sebuah ibu kota negara akan triliunan keluar uang. Kita lebih memerlukan (uang tersebut untuk) yang lain daripada itu. Kedua, ibu kota ini sudah baik," kata Sabam dalam kesempatan sama.

Menurut Fahira, uang yang dialokasikan untuk pemindahan ibu kota bisa digunakan untuk hal lain yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Contohnya, untuk jaminan kesehatan warga melalui program BPJS Kesehatan.

"Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat. Untuk pemindahan (ibu kota) lebih baik tidak sekarang," ucapnya.

Setelah dilantik pada 1 Oktober 2019, anggota DPD Dapil DKI Jakarta itu akan mencari tahu anggota DPD dari dapil lain yang memiliki pandangan sama. Mereka kemudian akan menyuarakan penolakan itu kepada eksekutif.

Baca juga: Pemerintah Ajak Swasta Bangun Ibu Kota Baru

"Kami selalu menyuarakan bahwa kami tidak setuju," kata Fahira.

Pada hari ini, Fahira, Sabam, Jimly, dan Silviana menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI. Mereka bersilaturahmi dengan Anies sebelum duduk di Senayan.

"Ini pertemuan awal. Mudah-mudahan seterusnya kami bisa bersinergi," kata Jimly.

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi lain kembali dibicarakan sejak Presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutup di Istana Kepresidenan pada 29 April.

Hingga kini, pematangan rencana pemindahan ibu kota masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian juga pemerintah daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com