Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peliknya Masalah Pencari Suaka, Stop Bantuan hingga Terciduk Satpol PP

Kompas.com - 01/08/2019, 09:31 WIB
Verryana Novita Ningrum,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib sejumlah pencari suaka di Jakarta tidak jelas, antara mendapat negara ketiga sebagai tujuan akhir, terkatung-katung di Ibu Kota, atau akan dideportasi ke negara asalnya.

Dalam masa yang tidak jelas itu, beberapa di antaranya malah terlibat masalah. 

 

Kini, pemerintah pusat turun tangan untuk menangani mereka. Kemenkopolhukam, Rabu (31/7/2019), membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk menangani mereka.

Berikut ini sejumlah perkembangan terbaru terkait para pencari suaka di Jakarta:

1. Dinsos DKI stop bantuan logistik 

Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta Tarmijo Damanik mengatakan, mulai 1 Agustus 2019 ini bantuan logistik akan menjadi tanggung jawab pihak United Nations High Commissioner for Refugees ( UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakart tak lagi memberi bantuan logistik. 

Baca juga: Mulai Besok, Dinsos DKI Hentikan Bantuan Logistik untuk Pencari Suaka

Tarmijo juga mengatakan, UNHCR baru akan menanggung biaya makanan para pencari suaka.

"Baru makanan saja, ya pelan-pelanlah nanti," kata dia.

2. Kemenkopolhukam bentuk tim satgas. 

Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM ( Kemenko Polhukam), Chairul Anwar mengatakan, pihak membentu tim satuan tugas (satgas). Tim satgas berfungsi salah satunya untuk membenahi manajemen penanganan pencari suaka, khususnya, yang berada di Gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri itu diketuai oleh Kepala Kesbangpol Jakarta Barat. Tim satgas ini sifatnya jangka pendek agar, masing-masing lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri.

Lima poin yang disepakati dalam pembentukan tim satgas itu adalah pembenahan manajemen, pembentukan pos terpadu, kontrol kesehatan para pencari suaka berada di bawah Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Jakarta Barat, bantuan pendidikan, dan bantuan pihak swasta berada di bawah koordinasi Dinas Sosial DKI. 

Para pencari suaka yang menempati Gedung Eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.KOMPAS.com/JIMMY RAMADHAN AZHARI Para pencari suaka yang menempati Gedung Eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

3. Satgas dorong UNHCR hubungkan pencari suaka dengan negara ketiga. 

UNHCR bertugas sebagai penghubung pencari suaka ke negara ketiga. UNHCR mengusahakan para pencari suaka agar pencari suaka segera mendapatkan negara ketiga sebagai tujuan akhir mereka.

"Karena memang ini juga dilema global, beberapa negara ketiga sebagian besar menutup bahkan menurunkan kuota bagi pengungsi dari negara-negara lain," kata Chairul.

Namun, pemerintah akan dorong UNHCR agar memaksimalkan fungsinya sebagai penghubung.

4. Pencari suaka bisa dipulangkan 

Salah satu opsi solusi jangka panjang tim satgas yaitu mendeportasi pencari suaka yang memang statusnya ditolak UNHCR.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com