Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/08/2019, 15:34 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pembahasan tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta tidak terlaksana bukan karena pimpinan yang sibuk.

Melainkan soal kesepakatan politik yang belum selesai. Kesepakatan politik yang dimaksud adalah proses perkenalan kepada fraksi maupun komisi di DPRD DKI.

Menurutnya dua calon wakil gubernur (cawagub) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu seharusnya menyampaikan visi misi dan berkenalan lebih dekat dengan anggota DPRD baik di fraksi maupun komisi.

"Ini rasanya soal kesepakatan politiknya yang belum selesai. Karena cawagub ini diharapkan oleh fraksi-fraksi, oleh partai-partai untuk menyampaikan semacam visi misi, menyampaikan (mengenai) agenda strategis DKI Jakarta. Mungkin hal-hal semacam itu yang belum selesai," ucap Sani (panggilan Triwisaksana) saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/8/2019).

Pimpinan yang juga berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merasa hal tersebut perlu dilakukan karena anggota DPRD cenderung lebih gampang memilih ketika telah mengenal cawagub.

Baca juga: DPRD Sibuk dan Pimpinan Tak Tanda Tangan, Alasan Pemilihan Wagub DKI Tak Berjalan

"Karena kan tanggung jawab pemilihan ada di DPRD jadi perlu mengetahui secara mendalam fraksi-fraksi, kemudian kemampuan dari para calon. Rasanya begitu," kata dia.

Sani mengaku hingga kini belum ada kesepakatan di antara para pemimpin DPRD DKI mengenai kelanjutan rapimgab pemilihan wagub DKI.

"Secara umum enggak ada belum ada kesepakatan di antara pimpinan cuma kita menyerahkan ke fraksi-fraksi terkait dengan kesepakatan bersama dengan para cawagub begitu sepakat harusnya enggak susah menyelenggarakan rapimgab," tuturnya.

Sebelum, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus menyebut, pemilihan wagub DKI Jakarta tak kunjung terlaksana lantaran masing-masing pimpinan sibuk.

Baca juga: Saat Anies Minta DPRD Tuntaskan Tanggung Jawab Pilih Wagub DKI...

"Iya banyak hal. Itu kan sudah masuk ranah politik, ada banyak hal yang mungkin jadi pertimbangan juga termasuk kesibukan-kesibukan dan waktu yang sangat mepet. Kalau pansus kan sudah selesai," ucap Bestari saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019) malam.

Apalagi rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk pembahasan tata tertib tak kunjung terlaksana karena tak diagendakan oleh para pimpinan.

Padahal, rapimgab harus dihadiri pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi.

"Tinggal kapan fraksi-fraksi yang di dalam ini diundang, pimpinan juga diagendakan tapi kan secara administrasi semua pimpinan harus tanda tangan. Tetapi tidak ada yang tanda tangan karena kesibukan dan lain-lain. Saya tidak bisa mewakili mereka. Karena itu bukan urusan pansus untuk mengagendakan rapimgab dan paripurna," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Polisi dan Warga Ciduk 15 Remaja di Depok yang Hendak Tawuran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com