Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Menilai Komposisi DPRD Periode Terbaru Jadi Tantangan Buat Anies

Kompas.com - 13/08/2019, 11:49 WIB
Cynthia Lova,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai komposisi DPRD di periode 2019-2024 cukup menantang bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun sebanyak 106 anggota DPRD terpilih ini berasal dari 10 partai, yakni PDI-P, Gerindra, PKS, PAN, Golkar,Demokrat, Nasdem, PKB, PSI, dan PPP

"Ya lumayan menantang lah ya, tapi saya yakin Anies pasti bisa menangani itu," ujar Hendri saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Menurut Hendri, komposisi PDIP yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD tak akan berpengaruh untuk turunnya dukungan DPRD periode selanjutnya untuk Anies.

Baca juga: 10 Fakta Penetapan Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024, Salah Satunya soal Hanura Terpental...

Meski begitu masih ada Gerindra dan PKS yang masih menguasai kursi DPRD, meski kalah dengan jumlah kursi PDI-P.

"Menurut saya masih bisa lah Anies menangani itu karena kan dengan sistem pemilihan umum yang kemarin itu kan dia (calon DPRD) yang terpilih. Sehingga jadi tantangan sendirilah buat mas Anies untuk bisa memantapkan kepemimpinannya," kata Hendri.

Menurut dia, adanya delapan kursi dari PSI sebagai pendatang baru tak membuat kinerja Anies luntur untuk bekerja sama dengan anggota DPRD.

"Selama ini Anies juga mampu 'bekerja sama' dengan DPRD, kan bedanya yang sekarang dengan yang akan datang hanya Hanura digantikan PSI. Jadi tidak masalah ya," katanya.

Hendri menilai dari 106 anggota DPRD terpilih yang baru, masih ada 50 anggota yang mendukung Anies.

Baca juga: Dulu Mundur dari DPRD DKI, 4 Politisi Ini Terpilih Kembali Lewat Parpol Berbeda

"Jumlah pendukung Anies itu ada 50 kursi dari 106 kursi, memang tantantangannya lumayan luar biasa itu karena 106 kursi," ucapnya.

Adapun, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 pada Senin (12/8/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com