Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ibu Kota Pindah, Akankah Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus?

Kompas.com - 23/08/2019, 19:06 WIB
Dean Pahrevi,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Abdul Fickar Hadjar mengatakan Jakarta masih memungkinkan menjadi 'Daerah Khusus' apabila Ibu Kota jadi dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Dia mengatakan, hal itu dapat terjadi jika pusat perinsdustrian dan perekonomian masih tetap berada di Jakarta atau tidak ikut pindah ke Kalimantan Timur.

"Jakarta juga masih dimungkinkan menjadi daerah khusus baik dari segi kegiatan bisnis, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ya jika daerah-daerah industri dan pusat-pusat ekonomi masih tetap di Jakarta dan memerlukan pelayanan adminstrasi yang cepat dan terpadu," kata Abdul saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Komplet, Seluruh Kajian Pemindahan Ibu Kota Diserahkan ke Presiden

Dia menjelaskan, status 'daerah khusus' Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota nantinya akan memengaruhi pola rekrutmen kepala daerah seperti Wali Kota.

Menurut Abdul, pola rerkrutmen dengan pemilihan langsung untuk Wali Kota belum cocok diterapkan di Jakarta. Alangkah baiknya, penunjukan Wali Kota di Jakarta tetap bersifat administratif yakni dipilih oleh Gubernur.

"Pola elektif dengan pemilihan langsung mungkin belum cocok mengingat perlunya keterpaduan program Jakarta yang melintasi wilayah admintrasi kota yang jika punya otonomi sendiri-sendiri tidak mustahil akan menimbulkan kekacauan karena perbedaan orientasi sebagai daerah otonom, apalagi akan diisi oleh orang-oramg dari partai politik yang memang orientasinya kekuasaan," ujar Abdul.

Baca juga: Pusat Pemerintahan Ibu Kota Baru Dirancang Seluas 3.000 Hektar

Pemerintah Pusat telah menentukan lokasi untuk ibu kota baru Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.

“Iya Kaltim benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.

“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota, Pusat Pemerintahan, atau Keduanya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Megapolitan
Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com