Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Fakta Pelantikan Anggota DPRD Kota Bekasi 2019-2024

Kompas.com - 27/08/2019, 07:05 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Lima puluh anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 dilantik pada Senin (26/8/2019) siang kemarin. Mereka mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.

Kompas.com merangkum sejumlah fakta seputar pelantikan tersebut, mulai dari absennya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga aksi unjuk rasa yang mewarnai pelantikan:

Emil dan Uu absen

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Emil dan Uu Ruzhanul Ulum, absen dalam agenda itu. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan nama-nama anggota dewan terpilih pun dibacakan oleh Sekretaris Dewan, M. Ridwan.

Baca juga: Anggota DPRD Kota Bekasi Resmi Bertugas, Ini Kata Wali Kota

Informasi dari laman resmi Pemprov Jawa Barat menyebutkan, Ridwan Kamil diagendakan mendengar pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Raperda Perubahan APBD 2019 pada Senin pukul 10.00.

Sementara Uu pada hari yang sama dijadwalkan untuk menghadiri rapat pimpinan bersama kepala perangkat pemda se-Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, pada pukul 13.00 WIB.

Konfigurasi dewan

Tumai, politikus PDI-P yang menjabat Ketua DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 dipastikan lengser pada periode ini. Soalnya, PDI-P kalah dua persen suara dari PKS pada Pileg 2019 di Bekasi, kendati sama-sama berhak atas 12 kursi di parlemen.

Jatah ketua pun jatuh ke tangan PKS. Pimpinan sementara saat ini dijabat politikus PKS, Saifuddaulah.

Selain itu, 29 orang atau setara 58 persen kursi DPRD Kota Bekasi merupakan wajah baru. Sisanya, 21 orang, merupakan petahana.

Di sisi lain, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bekasi hanya mencapai 16 persen, setara dengan 8 perempuan dari 50 anggota dewan terpilih. Periode sebelumnya, angka itu lebih baik dengan keterwakilan 10 perempuan.

Butuh berbulan-bulan untuk pilih ketua

Pimpinan sementara DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah menyebutkan, pihaknya butuh waktu lebih dari satu bulan untuk menyelesaikan tata tertib pemilihan ketua. Itu baru penyelesaian tata tertib.

Setelah itu, pihaknya perlu mengadakan rapat pimpinan, kemudian rapat paripurna untuk membacakan susunan pimpinan fraksi.

Setelah itu, mekanisme berlanjut ke agenda penetapan ketua dan anggota panitia khusus (pansus) pemilihan Ketua DPRD Kota Bekasi. Baru setelahnya, pansus bekerja memilih ketua yang baru.

"Kami akan mendorong. Banyak agenda-agenda dewan yang harus dikerjakan, karena berhubugan dengan agenda eksekutif, terkait masalah penetapan APBD 2020," ucap Saifuddaulah kepada Kompas.com, kemarin.

Diwarnai unjuk rasa yang berakhir bentrok

Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi, bertepatan dengan agenda pelatikan anggota dewan terpilih. Mereka ngotot ingin bertemu anggota dewan untuk menuntut kerja profesional dan tidak koruptif.

Aksi itu akhirnya dibubarkan paksa oleh polisi pada sekitar pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, sempat terjadi dorong-dorongan lantaran polisi tak mengizinkan para mahasiswa masuk ke gedung DPRD dengan alasan sedang ada agenda pelantikan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com