Serapan APBD DKI Masih Rendah, Ketua DPRD Bilang Anies Tak Berani Bebaskan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta nondefenitif, Pantas Nainggolan, mengkritik serapan anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta masih rendah hingga awal September 2019.

Menurut Pantas, serapan anggaran masih rendah karena pembebasan lahan untuk sejumlah proyek tak kunjung dilakukan Pemerintah Provinsi DKI. Padahal alokasi anggaran cukup besar untuk proyek pembangunan yang membutuhkan pembebasan lahan.

"Yang cukup terkendala itu pembebasan-pembebasan. Nah ini memang biaya alokasi anggaran mungkin besar, tetapi tidak semudah itu mengeksekusinya. Saya kira butuh keberanian dari eksekutif untuk melakukan terobosan seperti yang sudah pernah dilakukan Pak Jokowi waktu jadi gubernur," kata Pantas di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).

Salah satu program yang tidak dapat terlaksana akibat pembebasan lahan yang tak kunjung dilakukan adalah normalisasi sungai atau yang dalam program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut naturalisasi.

Baca juga: Penyerapan Anggaran DKI Masih Rendah karena Lelang dan Pembebasan Lahan

Menurut Pantas, hingga saat ini hal itu tak kunjung terlihat wujudnya.

"Normalisasi kali kan sampai saat ini saya tidak melihat cara lain tanpa melakukan pemindahan (pembebasan lahan). Dan itu butuh keberanian. Pak Anies kan tidak berani lakukan itu. Beliau menggunakan terminologi naturalisasi-naturalisasi yang tidak pernah terwujud," kata dia.

Pantas melanjutkan, Pemprov DKI harus lebih berani dalam mengambil sikap termasuk untuk pembebasan lahan agar normalisasi sungai segera terlaksana.

Hingga Jumat siang ini, serapan APBD DKI Jakarta 2019 baru mencapai 45,9 persen.

Dinas Perumahan baru menyerap 13,5 persen atau Rp 332 miliar dari alokasi Rp 2,46 triliun. Sementara Dinas Sumber Daya Air baru menyerap 26 persen atau Rp 1 triliun dari alokasi anggaran Rp 3,86 triliun.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan, penyebab rendahnya serapan anggaran di Dinas Sumber Daya Air salah satunya adalah pembebasan lahan.

"Kalau pembebasan kan kami harus hati-hati karena banyak juga surat-surat yang dobel yang dipakai, sertifikatnya bisa palsu. Jadi kami perlu hati-hati," kata Juaini secara terpisah, Jumat.

Pembebasan lahan juga menjadi penyebab serapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI masih rendah hingga awal September 2019.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyampaikan, kebanyakan anggaran di instansinya dialokasikan untuk pembangunan fisik, seperti rusunawa.