Turun ke Dapil, Ima Mahdiah Terima Aduan dari KJL hingga Pungli di Kelurahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Ima Mahdiah mengaku banyak mendapat aduan dan keluhan dari masyarakat setelah hampir 2 minggu turun ke masyarakat.

Sejauh ini, Ima masih fokus untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga di daerah pemilihannya yaitu dapil 10 Jakarta Barat.

Aduan dan keluhan yang paling banyak diterimanya adalah mengenai Kartu Jakarta Lansia (KJL) yang banyak belum ter-cover.

"Jadi mereka sudah daftar dari setahun tapi belum diterima. Padahal saya lihat kasihan. Seperti dia tinggal sendiri, anaknya ada tapi pindah di kontrakan sebelah. Dia hidupnya sendiri sampai nyuci saja sambil seperti tiduran gitu," kata Ima saat ditemui di ruangannya lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Ima Mahdiah Ingin Warga Pantau Rapat DPRD DKI

Untuk sementara, Ima membantu para warga yang membutuhkan dengan menggunakan aplikasi jangkau milik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Akhirnya kemarin kita bantu pakai aplikasi Jangkau. Kita kasih kursi roda. Jadi sambil Kartu Jakarta Lansianya berjalan, kursi roda juga kita bantu," ucapnya.

Selain masalah KLJ, Ima juga banyak menerima keluhan warga mengenai pelayanan birokrasi.

Contohnya di kelurahan masih banyak warga yang mengadu tak dilayani dengan baik oleh pihak kelurahan.

Baca juga: Ima Mahdiah Mengaku Terinspirasi Sekaligus Terbebani Nama Besar Ahok

"Lebih ke kesra sih dan yang terakhir itu masalah birokrasi ya. Jadi warga banyak ngadu. Kalau dulu katanya beda. Mereka datang ke kelurahan, kalau dulu mau dikasih duit saja 'mohon maaf kita sebagai pelayan masyarakat memang sudah tugas kami' cuma sekarang sudah mulai pungli lagi. Ini warga sendiri yang bilang ke saya," jelas Ima.

Setelah menerima aspirasi dan keluhan warga Ima akan bawa dalam rapat internal fraksi maupun ke rapat komisi nantinya.

"Sebelum kita masuk ke APBD, kita akan usulkan beberapa kegiatan-kegiatan. Bukan kegiatan sih tapi lebih ke aspirasi masyarakat yang lebih perlu kita masukan ke anggaran. Tapi misalkan sisanya itu ya kita kirim ke fraksi atau langsung ke SKPD," tuturnya.