Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penyebab Sejumlah Sekolah di Bekasi Lebih dari Setahun Tanpa Meja dan Kursi

Kompas.com - 18/09/2019, 13:28 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Tidak sinkronnya kalender akademik dengan kalender anggaran dianggap jadi penyebab lambannya pengadaan meja dan kursi untuk sejumlah sekolah negeri di Bekasi, baik tingkat kota maupun kabupaten.

Hal itu dikatakan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI, Muchlis Rantoni Luddin dalam sidaknya ke SDN Pekayon Jaya 3, Bekasi Selatan, Rabu (18/9/2019).

"Antara (jadwal) perbaikan dengan perencanaan tidak sinkron," ujar Muchlis, Rabu pagi.

"Kan ada perbedaan kalender anggaran dengan kalender pendidikan. Kami tidak matching betul. Kalender keuangan itu kan beda dengan kalender pendidikan," ia menjelaskan.

Pengadaan mebel untuk sekolah-sekolah di Bekasi baru bisa dimulai pada Mei atau April semenjak diusulkan awal tahun. Itu pun, kata Muchlis, butuh waktu kira-kira satu tahun hingga barang yang diadakan bisa "cair".

Sementara itu, kalender pendidikan kerapkali dimulai pada pertengahan tahun. Lamanya pengadaan membuat murid terpaksa belajar secara lesehan di kelas yang belum dilengkapi meja dan kursi.

Baca juga: Pekan Depan, Meja Kursi Bekas di SDN Pekayon Jaya 3 Diganti yang Baru

SDN Pekayon Jaya 3 misalnya. Pihak sekolah mengaku, mereka perlu menanti datangnya meja-kursi yang sudah diusulkan pengadaannya sejak gedung baru rampung dibangun Desember 2017.

Sementara itu, SDN Jatimulya 09 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi perlu menanti sejak gedung sekolah rampung dipugar pada Januari 2018 lalu.

"Karena kan harus ada proses, pengadaan tidak seperti beli barang di warung. Dia harus ditenderkan, harus lihat e-katalog, harus ada proses-proses itu dan harus bertahap. Itulah yang menyebabnan tidak matching antara waktu pengadaan dengan proses pembelajaran," ujar Muchlis.

Baca juga: Kemendikbud Sidak SDN Pekayon Jaya 3 Bekasi yang Hampir 2 Tahun Tanpa Meja Kursi

Dia pun mendesak pemerintah daerah agar kejadian seperti ini bisa ditekan. Sebab, murid jelas terganggu apabila harus belajar secara lesehan di kelas.

"Sudah dibicarakan, tolong juga dicek di tempat-tempat lain supaya kasus seperti ini segera diatasi, jangan dibiarkan. Tadi memang ada alasan-alasan seperti, anggarannya belum tersedia, tapi ya dibicarakanlah di tingkat kota," tutup Muchlis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com