Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Punya Alat Kelengkapan Dewan, Apa yang Dikerjakan DPRD DKI?

Kompas.com - 18/09/2019, 23:02 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga minggu setelah dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta masih belum memiliki alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi maupun badan yang akan ditempati para anggota.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani mengaku bahwa selama tiga minggu ini, dirinya bersama anggota Fraksi PAN lain bekerja secara inisiatif walau belum ada AKD.

Menurut Zita, mereka antara lain melakukan rapat di internal fraksi, berkunjung ke lapangan, dan menyerap aspirasi masyarakat. Anggota Fraksi PAN juga menerima kunjungan kerja dari daerah maupun menerima pengaduan warga.

Baca juga: Para Anggota DPRD DKI Gadaikan SK untuk Pinjam Uang ke Bank DKI

"Kami menerima kunker-kunker juga dari daerah. Lalu ada juga aduan warga, ada dari PAUD, warga di dapil (daerah pemilihan) masing-masing, banyak setiap minggu ada saja aduan," ujarnya.

Ia berharap, penyusunan tata tertib dan AKD bisa cepat selesai agar kerja dewan jadi lebih teratur.

Senada dengan Zita, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi menyebutkan, tiga  minggu ini merupakan waktu yang sibuk dan melelahkan.

"Tiga minggu ini sangat sibuk dan sangat capek, yang pertama karena kami buka aduan setiap pagi. Aduan masyarakat yang masuk itu banyak sekali, seminggu minimal bisa 50 aduan," ucap Viani.

PSI juga menindaklanjuti aduan tersebut dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas di Pemprov DKI Jakarta.

Anggota Fraksi PSI juga terjun ke lapangan, minimal dua kali dalam seminggu.

"Kami mulai cek ke dinas-dinas, cek ke lapangan. Kedua yang sekarang paling kami fokusin pembahasan tatib. Nah, itu lumayan menguras tenaga. Lalu kami mempersiapkan pembahasan APBD, RDTR. Dua hal ini yang penting. Kami sekarang fokus di situ," ujarnya.

Meski belum memiliki AKD, anggota Fraksi PSI mulai membiasakan diri bekerja sesuai komisi yang akan ditempati nanti.

"Kami memang belum ada AKD resmi tapi kami sudah ada pembagiannya siapa di komisi A dan seterusnya. Jadi kami bekerja sesuai di komisi mana kami akan masuk. Misalnya saya akan ke komisi D makanya saya mulai ke dinas-dinas ada di bawah komisi D. Lalu mulai nyisir anggaran 2020 tapi komisi D," ujar Viani.

Pengesahan tatib dan AKD ditargetkan akan dilakukan pada 27 September ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kembangkan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Kembangkan "Food Estate" di Kepulauan Seribu, Pemprov DKI Bakal Perhatikan Keselamatan Lingkungan

Megapolitan
Kelakar Heru Budi Saat Ditanya Dirinya Jadi Cagub DKI: Pak Arifin Satpol PP Juga Berpotensi...

Kelakar Heru Budi Saat Ditanya Dirinya Jadi Cagub DKI: Pak Arifin Satpol PP Juga Berpotensi...

Megapolitan
Keluarga Korban Pembacokan di Kampung Bahari Masih Begitu Emosi terhadap Pelaku

Keluarga Korban Pembacokan di Kampung Bahari Masih Begitu Emosi terhadap Pelaku

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Aviary Park Bintaro: Harga Tiket Masuk dan Fasilitasnya

Aviary Park Bintaro: Harga Tiket Masuk dan Fasilitasnya

Megapolitan
Pengakuan Sopir Truk yang Bikin Kecelakaan Beruntun di GT Halim: Saya Dikerjain, Tali Gas Dicopotin

Pengakuan Sopir Truk yang Bikin Kecelakaan Beruntun di GT Halim: Saya Dikerjain, Tali Gas Dicopotin

Megapolitan
Berkas Rampung, Ammar Zoni Dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Disidang

Berkas Rampung, Ammar Zoni Dilimpahkan ke Kejaksaan untuk Disidang

Megapolitan
Pengendara Motor Dimintai Uang agar Bisa Lewat Trotoar, Heru Budi: Sudah Ditindak

Pengendara Motor Dimintai Uang agar Bisa Lewat Trotoar, Heru Budi: Sudah Ditindak

Megapolitan
Jadi Tersangka, Sopir Truk 'Biang Kerok' Tabrakan di GT Halim Utama: Saya Beli Semua Mobilnya

Jadi Tersangka, Sopir Truk "Biang Kerok" Tabrakan di GT Halim Utama: Saya Beli Semua Mobilnya

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Kamis 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Kamis 28 Maret 2024

Megapolitan
Pemkot Bogor Relokasi 9 Rumah Warga Terdampak Longsor di Sempur ke Rumah Kontrakan

Pemkot Bogor Relokasi 9 Rumah Warga Terdampak Longsor di Sempur ke Rumah Kontrakan

Megapolitan
Wali Kota Bogor Diisukan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Bima Arya: Itu Spekulasi

Wali Kota Bogor Diisukan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Bima Arya: Itu Spekulasi

Megapolitan
Pelaku Pembacokan di Kampung Bahari Jalani Pemeriksaan dengan Tenang Usai Tewaskan Sepupu

Pelaku Pembacokan di Kampung Bahari Jalani Pemeriksaan dengan Tenang Usai Tewaskan Sepupu

Megapolitan
SPBU di Bekasi Tak Terlibat Kasus Bensin Dicampur Air, Polisi: Mereka Telah Ikuti Prosedur

SPBU di Bekasi Tak Terlibat Kasus Bensin Dicampur Air, Polisi: Mereka Telah Ikuti Prosedur

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Sungai Ciliwung, Tersangkut di Kolong Jembatan

Mayat Pria Ditemukan di Sungai Ciliwung, Tersangkut di Kolong Jembatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com