DKI Hanya Hibahkan Rp 406,7 M pada 2020, Wali Kota Bekasi: Kurang Lah...

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menganggap kurang dana hibah sebesar Rp 406,7 miliar yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi pada 2020 mendatang.

Dana hibah ini sudah dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

Besarannya sekitar Rp 406,7 miliar.

"Ya kurang lah. Enggak kayak tahun kemarin (2019), gede," ujar Rahmat Effendi kepada Kompas.com usai menghadiri rapat RAPBD 2020 di gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Bekasi Minta Dana Hibah Rp 719 M ke DKI pada 2020

Pria yang akrab disapa Pepen itu tak yakin pemanfaatan dana hibah tersebut bisa mencukupi kebutuhan pembangunan di Kota Bekasi.

Meski demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak agar anggaran yang diminta dikabulkan.

"Ya kita lihat makanya, orang kita minta, masa maksa-maksa," kata dia.

Sebagai informasi, tahun 2019, pencairan dana hibah dari Pemprov DKI ke Pemkot Bekasi mencapai Rp 752 miliar.

Dana hibah yang dialokasikan Pemprov DKI ini lebih rendah dibandingkan usulan Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp 719 miliar.

Baca juga: Bekasi Minta Dana Hibah Rp 719 M, DKI Hanya Anggarkan Rp 406,7 M pada 2020

Sementara untuk tahun 2020, mulanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi mengusulkan dana hibah sebesar Rp 719 miliar ke Pemprov DKI.

Sekretaris Bappeda Kota Bekasi, Eka Hidayat Taufik menyatakan, dana hibah sebesar Rp 719 miliar tahun depan terdiri dari dua item, yakni Rp 351,8 miliar untuk dana kemitraan dan Rp 367,2 miliar untuk kompensasi Bantargebang.

Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari, ada permohonan program yang tidak bisa dikabulkan Pemprov DKI Jakarta karena tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Salah satu permohonan program yang tidak dikabulkan, yakni pembangunan jaringan dan infrastruktur jalan.