JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua tahun kepemimpinannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tak beda jauh dibandingkan para pendahulunya dalam menerapkan langkah konkret atasi polusi udara.
Salah satu contohnya, Anies tak kunjung berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan razia emisi kendaraan, sama seperti pada era Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan Basuki Tjahaja Purnama.
"Razia emisi kendaraan tidak kunjung dilakukan. Pak Anies, Ahok, Jokowi, semua disandera oleh birokrat. Mandat perda kan kewajiban, ya harus dipaksa oleh polisi," ujar Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, Ahmad "Puput" Safrudin kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2019) malam.
Puput dan lembaganya memang mendesak agar pemerintah dan polisi mengadakan razia emisi kendaraan. Hal itu ia nilai sebagai kewajiban Pemprov DKI menjalankan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005.
Baca juga: Anies Dinilai Lebih Berkomitmen Kendalikan Polusi daripada Ahok, tetapi...
Sementara itu, Anies sempat melontarkan pernyataan akan menggodok kebijakan yang intinya menyulitkan pemilik kendaraan yang belum lolos uji emisi, mulai dari penerbitan STNK hingga pembedaan tarif parkir.
Pemprov DKI turut meluncurkan aplikasi E-Uji Emisi, berisi sejumlah fitur seputar uji emisi kendaraan roda empat. Salah satunya, pengguna dapat mendaftarkan kendaraan mereka agar nantinya data uji emisi kendaraan bisa terus-menerus diperbarui.
Puput beranggapan, daripada membuat sistem baru, Anies lebih baik menerapkan regulasi yang sudah ada dan tak pernah dijalankan secara serius oleh para pendahulunya.
"Contohnya, aplikasi (E-Uji Emisi) itu 2020 nanti enggak akan berguna, (pengguna) enggak akan patuh. Harus diawali penegakan hukum," tutur Puput.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD: 2 Tahun Anies Memerintah, Perilaku Warga Terkait Sampah Tak Banyak Berubah
"Pendukungnya boleh pakai aplikasi, jadi law enforcement dari polisi nanti dipermudah aplikasi. Misalnya, di jalanan daripada cek satu-satu mobil pakai alat (uji emisi), cukup klik saja di aplikasi, nanti ketahuan sudah uji emisi atau belum," ungkapnya.
Walau begitu, Puput mengapresiasi Anies Baswedan sebagai gubernur DKI yang ia nilai lebih berkomitmen mengendalikan polusi udara Jakarta dalam 2 tahun kepemimpinannya, ketimbang gubernur sebelumnya.
"Memang (hasilnya) masih belum kelihatan. Tapi kita lihat, Pak Anies cukup bagus, dia ada roadmap untuk mengendalikan pencemaran udara dari 2019 ke 2030, secara jangka panjang dan dibuat juga jangka pendeknya. Kemudian beliau bikin instruksi (gubernur)," tutup Puput.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.