JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaifullah akan menjelaskan anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.
Dia akan menjelaskan hal itu dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta pada Rabu (30/10/2019) siang ini.
"Insya Allah hal ini akan saya jelaskan secara detail nanti siang di komisi DPRD," ujar Syaifullah saat dihubungi Kompas.com.
Baca juga: Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Disdik DKI untuk Murid Dipertanyakan
Saat dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati tidak mau menjelaskan anggaran tersebut.
Pasalnya, Syaifullah yang akan menjelaskan anggaran itu.
"Nanti Pak Plt Kadis akan memberikan penjelasan," kata Susi.
Baca juga: Soal Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Disdik DKI: Sepertinya Salah Ketik
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.
Hal itu heboh diperbincangkan warganet di media sosial setelah salah satu anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengunggah temuan tersebut ke akun Instagram-nya, @willsarana.
Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id.
Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.
"Namun kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).
Dalam anggaran itu, lem Aibon hendak diberikan kepada 37.500 murid.
Update:
Syaefuloh Hidayat menyatakan, tidak ada anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.
Baca juga: Disdik DKI Pastikan Tak Ada Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Ini Penjelasannya
"Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," ujar Syaefuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).