Anies Baswedan: Kelemahan E-Budgeting Kami Ketahui Sejak Tahun Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperbarui sistem e-budgeting atau sistem penyusunan anggaran secara elektronik pada 2020 mendatang.

Pembaruan itu akan dilakukan setelah sejumlah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 menjadi sorotan publik.

Namun, kepada wartawan, Anies mengaku bahwa kelemahan sistem e-budgeting tersebut telah ia ketahui sejak tahun lalu.

"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Kamis (3/11/2019).

Baca juga: Saat Meme Wajah Joker Anies Baswedan Berujung Pelaporan ke Polisi

Anies mengatakan, pembaruan sistem e-budgeting ini untuk membangun transparansi dan mengendalikan perilaku setiap pihak yang terlibat dalam menyusun anggaran.

"Karena itu lah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," tutur Anies.

Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun rancangan anggaran tersebut.

Berbagai pihak pun mengkritik penyusunan anggaran itu.

Menanggapi hal tersebut, Anies menyalahkan sistem yang ada.

Baca juga: Bersepeda di CFD, Anies Ingatkan PKL Dilarang Dagang di Zona Merah

Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual, sehingga banyak anggaran janggal yang lolos.

Menurut Anies, sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.