Anies Ingin Ubah Sistem "Budgeting", Pengamat: Mengapa Baru Sekarang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Muhammad Qodari menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta yang ingin mengubah sistem e-budgeting pada masa pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020.

Pasalnya, Anies Baswedan bukan kali pertama mengubah kebijakan pada masa gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Qodari memberikan contoh penghapusan aplikasi Qlue untuk akses keluhan warga Jakarta.

"Kan Pak Anies sudah mengoreksi kebijakan sebelumnya dalam berbagai aspek, termasuk ada mekanisme pelaporan dari aplikasi. Zaman Pak Ahok kan ada aplikasi pelaporan (Qlue). mungkin dianggap jelek waktu itu, sekarang sama seperti itu, dia buang aja," ujar Qodari saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Beda Sikap Ali Sadikin dan Anies soal Sisir Anggaran secara Digital

Qodari juga mempertanyakan sikap Anies yang menyatakan ada temuan kesalahan sistem pada tahun pertama ia menjabat.

Saat ini, lanjut Qodari, Anies sudah masuk dua tahun masa jabatannya dan memilih memperbaiki sistem e-budgeting di pertengahan pembahasan anggaran.

"Seharusnya pergantian dari kemarin-kemarin, jangan sekarang," ujar dia.

Sebelumnya, Anies Baswedan cenderung menyalahkan sistem digital yang dibuat beberapa tahun lalu. Anies menilai sistem tersebut sebagai penyebab munculnya anggaran-anggaran aneh seperti lem Aibon yang viral.

Baca juga: Anies Sebut Sistem E-Budgeting yang Baru Harus Bisa Ikat Seluruh Penyusun Anggaran

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual sehingga banyak anggaran janggal yang lolos.

Anies juga menyinggung anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, yang mengunggah dan meramaikan kesalahan input yang terjadi di sistem e-budgeting tersebut.

"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Kamis (3/11/2019).