Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Belum Sosialisasi Rencana Penggusuran Kampung Bulak, Satpol PP Depok Justru Mengaku Diintimidasi

Kompas.com - 11/11/2019, 13:37 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Satpol PP Kota Depok saat berdialog dengan perwakilan warga dari Ormas Badan Musyawarah Penghuni Tanah Vervonding (BMPTV-SI) membantah disebut belum melaksanakan sosialisasi dengan warga terkait pembebasan lahan di kawasan Kampung Bulak, Cisalak Depok.

Kepala Bidang Penindakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Depok Taufik menjelaskan, pendataan pernah dilakukan sebelumnya oleh kelurahan sampai ke tingkat RT-RW

"Sudah dilakukan untuk pendataan kan," ujar dia dalam dialog tersebut, Senin (11/11/2019).

Namun sayangnya, kata Taufik, salah satu yang menjadi kendala dalam pendataan adalah intimidasi dari Ormas BMPTV-SI sendiri.

Baca juga: Satpol PP dan Warga Kampung Bulak Sepakat Berdialog soal Penggusuran untuk Lahan UIII

"Mohon maaf ya Pak, saya bilang di sini, kami dapat intimidasi dari bapak-bapak," kata dia.

Taufik juga tidak bisa menjamin pendataan yang akan dilakukan oleh BMPTV-SI bisa diterima pemerintah untuk mengeluarkan dana kerohiman.

Pasalnya, waktu untuk pendataan sebelumnya sudah ditentukan dan sudah dianggarkan sesuai dengan waktu pendataan yang sudah berlangsung.

"Kami sampaikan, tapi tidak menjamin akan ada dana kerohiman," kata dia.

Sebelumnya, BMPTV-SI menuding pemerintah belum melakukan sosialisasi dan pendataan kepada warga terdampak. Kuasa hukum warga, Erham mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi untuk penertiban tersebut.

Polemik pembebasan lahan untuk Universitas Islam Internasional Indonesia ( UIII) sudah berlangsung lama. Bahkan Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai RI 2 pernah mendesak langsung Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok untuk segera mengurus pembebasan lahan untuk UIII.

Baca juga: Warga Minta Ditunda Eksekusi Pembebasan Lahan UIII

Jusuf Kalla mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Depok Mohammad Idris segera menerbitkan surat keputusan (SK) penertiban untuk lahan lokasi pembangunan UIII.

Hal tersebut disampaikan Kalla selepas meninjau progres pembangunan kampus UIII di Depok, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019) pagi.

Kalla mengatakan, progres pembangunan kampus tersebut sejauh ini sudah cukup maju, kecuali kendala lahan.

"Persoalan lahan urusan gubernur dan wali kota, untuk segera terbitkan SK tentang penertibannya," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com