Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Dinilai Tak Prioritaskan Penanggulangan Banjir

Kompas.com - 11/11/2019, 21:17 WIB
Nursita Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai, Pemprov DKI Jakarta tidak memprioritaskan penanggulangan banjir yang kerap melanda Ibu Kota.

Alasannya, usulan anggaran pembangunan trotoar lebih besar dibandingkan usulan anggaran penanggulangan banjir dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu Pak Gubernur programnya apa, kok justru program prioritas dia trotoar," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Ida juga menilai Pemprov DKI lebih mementingkan penataan RW kumuh dibandingkan dengan perbaikan sarana prasarana untuk mengatasi banjir.

Baca juga: Pemprov DKI Usulkan Rp 1 Triliun untuk Penanggulangan Banjir pada 2020

Karena itu, Komisi D meminta anggaran Rp 1,2 triliun untuk pembangunan trotoar dan anggaran penataan RW kumuh dipangkas.

Ida menyatakan, pihaknya mendapat masukan dari ikatan arsitektur bahwa anggaran penataan RW kumuh yang diusulkan Pemprov DKI terlalu besar.

"Memang sangat tidak layaklah anggaran per RW dengan jumlah yang begitu besar," kata Ida.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk program penanggulangan banjir dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Baca juga: (INR) Sita - DPRD Minta Anggaran Rp 1,2 Triliun untuk Pembangunan Trotoar Dipangkas

Dari Rp 1 triliun, senilai Rp 600 miliar diusulkan untuk pembebasan lahan buat normalisasi sungai dan waduk. Anggaran itu diprioritaskan untuk mengeksekusi pembebasan lahan yang dibatalkan tahun ini.

Tahun depan Dinas Sumber Daya Air rencananya membebaskan lahan di beberapa waduk yang belum rampung, seperti tambahan pembebasan lahan di Waduk Marunda, Brigif, Setu Babakan, Lebak Bulus, embung di Kamal, hingga tanah di bantaran kali.

Salah satu program pengendalian banjir yang diusulkan tahun depan ialah naturalisasi di lima lokasi, yaitu Kanal Banjir Barat, Ciliwung Lama, Waduk Sunter Selatan sisi timur, Waduk Kampung Rambutan, dan Waduk Cimanggis. Anggarannya Rp 288,49 miliar.

Ada juga usulan pembangunan tanggul pengaman pantai untuk mencegah banjir rob, pembangunan pintu air, hingga pembangunan saluran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com