Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyayangkan sejumlah anggaran prioritas seperti rehabilitasi sekolah dan pembangunan sejumlah sarana di DKI yang dipangkas.

Namun pada bersamaan, anggaran untuk sejumlah pos lain bertambah seperti untuk pembayaran commitment fee untuk acara balapan Formula E hingga penyertaan modal daerah (PMD) untuk Jakarta Propertindo (Jakpro).

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyebutkan, selama pembahasan anggaran Fraksi PSI menemukan beberapa penambahan anggaran yang cukup signifikan.

Baca juga: Minta Penegak Hukum Tak Cari Kesalahan Pejabat Daerah, Jokowi Singgung Anggaran DKI

Ia mencontohkan pembayaran commitment fee untuk Formula E sebesar Rp 396 miliar di Dinas Olahraga dan Pemuda, Pre-event Formula E sebesar Rp 15 miliar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan penyertaan modal ke PT Jakpro melonjak Rp 2,2 triliun.

"Ironisnya, penambahan anggaran tersebut justru mengorbankan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan rakyat. Misalnya, anggaran rehabilitasi gedung sekolah berkurang Rp 455,4 miliar dan pembangunan sarana olahraga seperti gelanggang remaja, lapangan sepakbola, serta sarana atletik berkurang Rp 320,5 miliar," ujar Idris di ruang Fraksi PSI, lantai 4, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Menurut Idris, kini pos belanja pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI tahun 2020 masih jauh melebihi proyeksi pendapatan.

Nilai proyeksi belanja APBD DKI 2020 setelah pembahasan rancangan KUA-PPAS di komisi-komisi DPRD mencapai Rp 93,9 triliun.

Dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS DKI 2020 pada 23 Oktober lalu, Pemprov DKI mengoreksi nilai rancangan KUA-PPAS dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

Sebelumnya, Fraksi PSI juga mengatakan rancangan KUA-PPAS untuk APBD DKI 2020 berpotensi defisit Rp 10,7 triliun.

Dari target pajak Rp 49,5 triliun pada tahun 2020, realisasinya diperkirakan hanya mencapai Rp 43,7 triliun atau defisit sebesar Rp 5,8 triliun.

Baca juga: Fraksi PSI: RAPBD DKI 2020 Berpotensi Defisit Rp 10,7 Triliun

Selanjutnya, potensi defisit juga dinilai terjadi pada anggaran belanja karena dari Rp 94,3 triliun menjadi Rp 89,4 triliun atau defisit Rp 4,9 triliun.

Jika dikalkulasikan, potensi defisit menjadi Rp 10,7 triliun pada 2020, yaitu penjumlahan dari Rp 5,8 triliun dengan Rp 4,9 triliun