Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosialisasi Tak Jelas, Dishub Bekasi Bingung Teknis ERP di Kalimalang

Kompas.com - 18/11/2019, 16:10 WIB
Vitorio Mantalean,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi


BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mengaku belum mendapatkan sosialisasi yang komprehensif dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal rencana penerapan sistem jalan berbayar/electronic road pricing (ERP) di Jalan Kalimalang tahun 2020.

Akibatnya, Dishub juga kebingungan mengenai hal-hal teknis jika Jalan Kalimalang jadi diterapkan ERP.

"Seyogianya harus dipikirkan langkah-langkah konkret, perencanaannya, dan sosialisasi yang paling penting," jelas Johan Budi Gunawan, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi melalui telepon, Senin (18/11/2019).

"Tahunnya kapan ya terserah, selama tiga hal itu sudah dilaksanakan ya (ERP baru bisa) kami laksanakan. Kalau tiga hal itu belum dilaksanakan, masa kita terapkan?" lanjut dia.

Johan membeberkan sejumlah contoh kasus yang luput dipertimbangkan dalam rencana penerapan ERP di Jalan Kalimalang tahun depan.

Misalnya, soal belum siapnya angkutan umum massal di Jalan Kalimalang.

Baca juga: Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: Pemaksaan Tanpa Solusi

Ini akan berkaitan dengan jenis kendaraan yang dikenai ERP, apakah khusus untuk pengguna mobil atau juga merambah pengguna sepeda motor.

"Bagaimana dengan status sepeda motor? Kalau sepeda motor diperbolehkan, saya khawatir orang akan beralih ke sepeda motor. Lalu misalkan sepeda motor tidak boleh, berarti kan harus ada jalan alternatif (untuk sepeda motor)," jelas Johan.

Hal sepele semacam titik ERP yang kemungkinan berdampak pada mobil yang baru keluar jalan tol pun, kata Johan, tak boleh dikesampingkan.

Titik ERP ini krusial, tetapi Dishub belum juga mendapatkan kejelasan.

"Kan ada jalan tol juga, bagaimana? Apakah pada saat orang lewat jalan tol, turun, apakah kena ERP juga? Kemudian dia kena ERP di perbatasan, pada saat dia masuk lagi dari Jakarta, bagaimana mekanismenya?" ujar dia.

"Ini kan yang harus dipikirin, jangan sampai dia kena 2-3 kali erp. Makanya perlu kajian yang komprehensif," imbuh Johan.

Baca juga: Catat, Ini 4 Ruas Jalan yang Akan Terapkan Sistem ERP
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan bahwa sistem Electronic Road Pricing ( ERP) atau jalan berbayar akan diterapkan pada 2020 mendatang.

Penerapan jalan berbayar dilakukan di perbatasan Jakarta, seperti Jalan Raya Margonda di Depok, Jalan Raya Daan Mogot di Tangerang, dan Jalan Kalimalang di Bekasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com