Warga Korban Penggusuran di Sunter Mengaku Tidak Pernah Ditawari Rusun

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga terdampak penggusuran Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengaku tidak pernah ditawari tinggal di rumah susun (Rusun) seperti yang disebutkan Walikota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko.

Hasan Basri (53), salah seorang warga terdampak penggusuran menyebutkan, tidak ada perwakilan pemerintah yang pernah datang untuk menemui mereka sebelum penggusuran terjadi.

Ia juga menjelaskan bahwa isu penggusuran sempat merebak pada bulan lalu setelah salah satu rumah di sana dilanda kebakaran.

"Bulan Oktober kita sempat demo, habis demo enggak ada kabar gusuran," kata Hasan kepada Kompas.com Senin (18/11/2019).

Isu penggusuran mereda, tidak seorang pun perwakilan pemerintah datang berdialog terkait penggusuran tersebut.

Namun tiba-tiba, pada Kamis (14/11/2019) lalu sejumlah petugas berseragam datang mendatangi kediaman mereka.

"Pas penggusuran campuran polisi, Satpol PP, dan TNI juga," ucap Hasan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Dhari (60).

Baca juga: Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Ia menjelaskan bahwa isu penggusuran tersebut sempat merebak setelah salah satu rumah di sana terbakar.

Tapi, setelah warga demo ke kantor Wali Kota, Pemerintah tidak pernah mengajak berdialog apalagi sampai ditawari rusun.

"Itu bohong semua," ucap Ahmad.

Ia mengatakan, dirinya dan warga lain tetap akan bertahan karena sudah puluhan tahun mereka tinggal di sana meski tanpa surat kepemilikan.

Kuswati (52), warga lainnya menyampaikan, meskipun ditawari tinggal di rusun, warga pasti akan menolak.

"Kita kan enggak cuma butuh tempat tinggal, tapi tempat usaha juga. Kalau tinggal di sana pendapatan dari mana? Jualan di jalanan ya digusur juga," kata Kuswati.

Kuswati menjelaskan, lokasi yang digusur memang berupa lapak-lapak tempat usaha, akan tetapi ada warga yang tinggal di dalamnya.