Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digusur karena Ada Proyek DDT, Pedagang Pisang di Pisangan Lama Keluhkan Waktu untuk Relokasi yang Mepet

Kompas.com - 24/11/2019, 16:21 WIB
Dean Pahrevi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pedagang pisang di Jalan Raya Pisangan Lama, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, mengeluhkan rencana penertiban lapak tempat mereka berdagang.

Lapak-lapak mereka akan digusur karena terkena proyek pembangunan Double-Double Track (DDT) atau jalur dwi ganda kereta api.

Hal itu menyebabkan para pedagang harus mengosongkan lapaknya dan mau direlokasi ke tempat lain.

Yus Rustadi, koordinator pedagang pisang setempat mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan rencana pembangunan DDT. Namun, mereka mengeluhkan mepetnya waktu untuk relokasi yang diberikan pemerintah.

Baca juga: Pelintasan KA di Pisangan Lama Ditutup, Pejalan Kaki Masih Bisa Lewat

"Di sini kami ada 80-an pedagang, ditambah anak buah bisa ratusan. Kami tidak masalah direlokasi untuk kepentingan proyek, tapi yang kami sayangkan waktu untuk relokasi dikasihnya sangat mepet, hanya semingguan," kata Rustadi di lokasi, Minggu (24/11/2019).

Ia mengungkapkan, para pedagang diberi waktu sampai akhir November 2019 untuk mengosongkan lapakn. Waktu itu dirasa sangat tidak cukup mengingat sulit untuk mencari tempat baru buat berdagang.

"Pemerintah kasih kami tempat di Pasar Klender, kami tidak mau, tidak setuju, di sana sepi pengunjung. Ada ratusan pedagang di sana tapi milihnya berjualan di jalanan. Kami juga butuh waktu relokasi agak lama karena ini kan pisang gampang busuk, sulit juga cari tempat baru," ujar Rustadi.

Mereka sempat meminta agar direlokasi ke Jalan Pisangan Lama Timur, dekat Dipo kereta Stasiun Cipinang. Namun, itu tidak diizinkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Kelalaian Kerja Berujung Maut di Proyek DDT Jatinegara

"Kami mintanya di dekat Dipo kereta karena tidak jauh dari sini. Kami pindahin barang dagangan juga mudah. Tapi tidak boleh, kami menyelesaikan masalah dengan masalah," ujar Rustadi.

Mereka berharap Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan waktu lebih terkait relokasi dagangan. Mereka juga meminta pemerintah memberikan lokasi berdagang yang strategis.

"Kami maunya diberikan waktu yang cukup, tiga bulan saya rasa cukup untuk kami relokasi," ujar Rustadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada di Lokasi yang Sama, Anggota Polres Jaktim Mengaku Tak Tahu Rekan Sesama Polisi Pesta Sabu

Ada di Lokasi yang Sama, Anggota Polres Jaktim Mengaku Tak Tahu Rekan Sesama Polisi Pesta Sabu

Megapolitan
Warga Serpong Curhat Air PDAM Sering Tak Mengalir ke Perumahan

Warga Serpong Curhat Air PDAM Sering Tak Mengalir ke Perumahan

Megapolitan
Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Kekasih Jadi Tersangka

Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Kekasih Jadi Tersangka

Megapolitan
Pipa PDAM Bocor, Warga Serpong Tak Dapat Air Bersih Berjam-jam

Pipa PDAM Bocor, Warga Serpong Tak Dapat Air Bersih Berjam-jam

Megapolitan
Antar Mobil Teman, Anggota Polres Jaktim Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi

Antar Mobil Teman, Anggota Polres Jaktim Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi

Megapolitan
Wanita Hamil di Kelapa Gading Bukan Dibunuh Kekasih, tapi Tewas Saat Berupaya Menggugurkan Janinnya

Wanita Hamil di Kelapa Gading Bukan Dibunuh Kekasih, tapi Tewas Saat Berupaya Menggugurkan Janinnya

Megapolitan
Dukcapil DKI Sebut Setiap Warga Terdampak Penonaktifan NIK Dapat Pemberitahuan

Dukcapil DKI Sebut Setiap Warga Terdampak Penonaktifan NIK Dapat Pemberitahuan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Minta THR dengan Peras Petugas Minimarket di Cengkareng

Polisi Tangkap Pria yang Minta THR dengan Peras Petugas Minimarket di Cengkareng

Megapolitan
Buka Pendaftaran PPK Pilkada DKI 2024, KPU Butuh 220 Orang untuk TPS di 44 Kecamatan

Buka Pendaftaran PPK Pilkada DKI 2024, KPU Butuh 220 Orang untuk TPS di 44 Kecamatan

Megapolitan
2 Pria Dikepung Warga karena Diduga Transaksi Narkoba, Ternyata Salah Paham

2 Pria Dikepung Warga karena Diduga Transaksi Narkoba, Ternyata Salah Paham

Megapolitan
Hasil Tes Urine Negatif, Anggota Polres Jaktim Dibebaskan Usai Ditangkap dalam Pesta Narkoba

Hasil Tes Urine Negatif, Anggota Polres Jaktim Dibebaskan Usai Ditangkap dalam Pesta Narkoba

Megapolitan
Terungkap, Wanita Hamil Bersimbah Darah di Kelapa Gading Tewas akibat Menggugurkan Janinnya Sendiri

Terungkap, Wanita Hamil Bersimbah Darah di Kelapa Gading Tewas akibat Menggugurkan Janinnya Sendiri

Megapolitan
Ketakutan Pengemudi 'Online' Antar-Jemput Penumpang di Terminal Kampung Rambutan

Ketakutan Pengemudi "Online" Antar-Jemput Penumpang di Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Akibat Pipa Bocor, Warga BSD Alami Gangguan Air Mati sejak Senin Dini Hari

Akibat Pipa Bocor, Warga BSD Alami Gangguan Air Mati sejak Senin Dini Hari

Megapolitan
KPU Buka Pendaftaran PPK Buat Pilkada DKI 2024, Ini Tahapan dan Syaratnya

KPU Buka Pendaftaran PPK Buat Pilkada DKI 2024, Ini Tahapan dan Syaratnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com