Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 KK Warga Sipil di Komplek Yon Hub Pos Pengumben Akan Direlokasi, Kodam Jaya Bantu Carikan Kontrakan

Kompas.com - 25/11/2019, 07:01 WIB
Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Logistik (Aslog) Kasdam Jaya Kolonel Bimo S mengatakan, pihaknya akan merelokasi 10 kepala keluarga warga sipil yang tinggal di komplek Yon Hun, Pos Pengumben Jakarta Barat, dengan tetap mengedepankan asas kemanusiaan.

Oleh karena itu, Kodam Jaya akan akan mencarikan kontrakan dan membiayai selama 1 bulan pertama.

"Kami sudah rencanakan satgas untuk sediakan rumah kontrakan. Akan dibiayai selama 1 bulan pertama, kita keluarkan dari komplek Yon Hub Pos Pengumben dan kita bantu ke lokasi tersebut kita arahkan," ucap Bimo di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Jumat (22/11/2019).

Bimo menambahkan, kontrakan bagi 10 kepala keluarga itu nantinya akan berada tidak jauh dari komplek Yon Hub.

Untuk itu, Bimo akan bekerja sama dengan Dandim setempat untuk mencarikan kontrakan bagi warga sipil.

"Kita siapkan begitu juga kerjasama dengan Dandim untuk siapkan lokasi. Disini kiita ingin ada rasa kemanusiaan untuk mencarikan tempat," kata Bimo.

Baca juga: Penjelasan soal Relokasi Rumah Purnawirawan TNI AD di Pos Pengumben

Berdasarkan data yang didapat, ada 289 jiwa yang tinggal di komplek Yon Hub Pos Pengumben. Sebanyak 10 KK di antaranya bukan berasal dari keluarga TNI AD.

Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Saleh Mustafa sebelumnya mengatakan, relokasi rumah tersebut sudah melalui proses panjang dan berdasar putusan Mahkamah Agung yang tercantum dalam Putusan Kasasi MA Nomor 406 K/Pdt/2019.

Putusan MA tersebut juga jelas menyatakan tanah tersebut bukan dimiliki oleh TNI AD atau Pertamina, melainkan oleh Tan Rudi Setiawan.

Dalam putusan itu, Saleh menjelaskan, bila pihaknya sudah melakukan SOP penertiban secara benar.

Salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada para purnawirawan TNI yang tinggal di komplek Yon Hub.

Selain itu, TNI juga menyiapkan hunian baru di kawasan TNI di Cijantung 4.

Mulanya, rencana relokasi tersebut berlangsung alot. 

Para warga bersiap mencegah penggusuran yang rencananya akan dilakukan Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Kodam Jaya: Warga Komplek Yon Hub Menolak Relokasi karena Dapat Info Tidak Benar

Sementara puluhan warga purnawirawan TNI yang berada di Komplek Yon Hub Kelapa Dua, bersiaga untuk mengantisipasi gerakan warga tersebut.

Ketua RW4 Komplek Yon Hub, Martinus (67) mengatakan pihaknya dan warga menolak adanya penggusuran tanpa kejelasan.

"Ada sekitar 3 kompi menggeruduk kami, tanpa komunikasi mereka langsung membongkar tembok-tembok beberapa rumah warga. Mereka bilang ada suratnya tapi tidak dapat menunjukan," kata Martinus, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com