Fraksi PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI: Kalau Dijelaskan, Pasti Mereka Mengerti...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak mempermasalahkan sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI yang menolak penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta pada 2020.

Prasetio mengatakan, Fraksi PSI akan melunak jika Pemprov DKI Jakarta bisa menjelaskan manfaat dan keuntungan digelarnya ajang balap mobil berbasis energi listrik tersebut.

"Silakan (mau protes), kalau ada penjelasan positif pasti mereka akan ngerti," ujar Prasetio usai audiensi dengan pihak Fox Sport Asia membahas potensi peluang dan kemitraan yang berkaitan Formula E di lantai 10 gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI tak sembarangan membuat wacana pelaksanaan balap mobil kelas internasional itu.

Baca juga: Fraksi PSI Kembali Tolak Keras Penyelenggaraan Formula E dalam Rapat Paripurna

Menurut dia, jajaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya sudah memikirkan secara matang untuk melaksanakan Formula E di Jakarta pada tahun depan.

"Ini bukan semena-mena (penyelenggaraan mobil balap Formula E di Jakarta)," kata Politisi PDI-Perjuangan itu.

Diketahui, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menjadi satu-satunya fraksi yang menyatakan penolakan keras terhadap penyelenggaraan Formula E pada 2020 nanti.

Hal ini disampaikan saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Jawab PSI, Anies Sebut Formula E Sama Pentingnya dengan Infrastruktur Transportasi dan Air Bersih

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengusulkan penyelenggaraan Formula E.

Menurut PSI, ajang balap mobil listrik tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas.

Padahal masih banyak warga pembayar pajak yang kesulitan air bersih mesti ikut menanggung beban iuran pajak yang bakal digunakan untuk penyelenggaraan Formula E.

"Apakah pak gubernur tahu, bahwa ada warga di Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membeli dengan sampai dengan harga Rp 150.000? Mereka membeli dari tukang air keliling karena belum ada akses air bersih di sana," kata Anthony.