Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Cinta Mega berencana mempertemukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dengan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak BBM yang selama ini disuplai Pertamina.

"Kebetulan saya telepon Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, untuk mempertemukan Pertamina dengan kita (DPRD dan Pemprov DKI)," ujar Cinta Mega dalam rapat antara Komisi C dan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Cinta Mega dan Ahok diketahui sama-sama kader PDI-P.

Cinta Mega meminta Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin menyiapkan jajarannya yang akan menghadiri pertemuan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sementara jadwal pertemuan itu belum ditentukan.

Baca juga: Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

"Kapan jadwal Bapak (Faisal), tolong (siapkan) siapa saja yang mesti hadir di situ. Nanti saya kabari waktunya, atau Pak Faisal terserah kapan waktunya, tolong di-arrange lagi," kata Cinta Mega.

Faisal sebelumnya mengatakan, BPRD DKI berencana memasang teknologi radio frequency identification (RFID) di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, dalam rapat tersebut.

Faisal berujar, RFID dipasang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Faisal menuturkan, BPRD DKI selama ini hanya menerima besaran pajak berdasarkan faktur dari Pertamina selaku penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

Baca juga: Ingin Terapkan Sistem Pemetaan Potensi Pajak, BPRD akan Beli Komputer Rp 128,9 Miliar

BPRD DKI tidak mengetahui hitung-hitungan dan potensi pajak bahan bakar kendaraan yang harus masuk ke kas daerah.

Karena itulah, BPRD DKI berencana memasang RFID di seluruh SPBU di Jakarta untuk mengetahui potensi pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah.

"Kami kan selama ini hanya menerima DO (delivery unit) dari Pertamina pusat. Badan Pajak tidak serta merta mengakui angka seperti itu. Untuk optimalisasi (pajak), kami harus menggunakan cara-cara optimalisasi kami, salah satunya dengan cara memasang RFID," tutur Faisal.

Kajian pemasangan RFID rencananya akan dikerjakan pada 2020.