DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Komisi A menemukan rancangan anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI (BPBD) DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 8 miliar untuk pemanfaatan DIMS, EWS (Early Warning Sistem), Medsos, dan Call Center 112.

Ketua Komisi A, Mujiyono lantas menanyakan soal anggaran itu kepada BPBD DKI.

“Itu dana untuk Rp 8 miliar ya pak coba saya belum ada gambaran. Jelaskan dulu gimana pak?” ujar Mujiyono  dalam pembahasan rancangan APBD Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Menanggapi hal itu, Kepala UPT Pusat Data dan Informasi BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Ridwan Ibrahim menjelaskan, DIMS, EWS, Medsos, dan Call Centre 123 ini membantu pusat data menginformasikan potensi adanya bencana selama 24 jam ke masyarakat.

“Kemudian bagian dari program jangka panjang juga untuk menentukan rawan bencana salah satunya banjir,” kata Ridwan.

Misalnya, dengan adanya EWS, masyarakat akan dengan cepat menerima pesan dari BPBD terkait adanya bencana.

“Kita akan kirimkan pesan dengan sistem SMS blast. Jadi saat siaga dua, warga yang tinggal di bantaran kali kita informasikan dahulu agar siap-siap mengevakuasi diri,” ucap Ridwan.

Ia menambahkan, BPBD telah menentukan 82 titik wilayah rawan bencana banjir di Jakarta untuk diberikan peringatan saat cuaca mulai buruk.

Tidak hanya menginformasikan potensi rawan bencana, siaga 112 dan aplikasi Jakarta Aman juga bisa dimaksimalkan pihak BPBD untuk menerima laporan masyarakat terkait adanya bencana.

Nantinya sambungan telepon 112 dan aplikasi ini akan terintegrasi dengan dinas-dinas lainnya. Sehingga aduan masyarakat bisa diatasi dengan cepat.

“112 terintegrasi dengan SKPD sehingga mempermudah masyarakat menangani peristiwa dan bencana,” kata Ridwan..