Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harap Presiden Jokowi Pilih Orang Berintegritas Jadi Dewan Pengawas

Kompas.com - 08/12/2019, 17:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memilih orang-orang yang berintegritas sebagai Dewan Pengawas KPK.

Hal tersebut dibutuhkan, kata dia, karena pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa undang-undang (UU) yang baik justru dalam pelaksanaannya berjalan tidak baik.

Tidak terkecuali dalam pelaksanaan UU KPK yang baru.

"Jadi kalau kita mau seperti apa proses (penunjukkan dewan pengawas) itu berjalan, sebaiknya dipilih orang-orang yang memiliki integritas," kata Saut usai diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Baca juga: Politisi Gerindra Yakin Jokowi Tunjuk Anggota Dewan Pengawas KPK yang Terbaik

Menurut dia, dalam bahasa KPK, orang berintegritas yang dimaksud adalah orang yang tidak hanya pintar, jujur, tekun, tetapi juga berani.

Saut mengatakan, banyak nilai yang harus dicari terhadap seseorang yang ditantang untuk bergabung dengan KPK nantinya.

Sebab, jika merujuk pada UU KPK yang baru, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, dewan pengawas KPK untuk pertama kalinya akan ditentukan Presiden.

Dengan demikian, kata dia, Presiden diyakininya akan memiliki pertimbangan siapa saja yang akan duduk sebagai dewan pengawas KPK.

Baca juga: Di Sidang MK, Pemerintah Sebut Alasan Pentingnya Dewan Pengawas KPK

"Oleh sebab itu kalau sudah given, itu tidak bisa diubah, ya sebaiknya UU yang tidak baik pun kalau orang-orangnya baik, itu pasti kan jadi baik semuanya," kata dia.

"Jadi ini masih analisis dan warning buat kita pemberantasan korupsi seperti apa," kata dia.

Saut juga berharap agar orang-orang yang terpilih sebagai dewan pengawas nanti memiliki latar belakang hukum yang kuat.

Baca juga: Jokowi: Dewan Pengawas KPK Masih Digodok di Tim Internal

Kendati begitu, dalam UU KPK yang baru, kata dia, dalam beberapa hal, latar belakang hukum ekonomi dibutuhkan.

"Jadi pilihan-pilihan itu bisa datang dari banyak orang, tapi yang utama adalah integritas. Yang sulit dari integritas ini adalah orang bisa berubah, integritas dan track record bisa berubah juga," kata dia.

Diketahui, Presiden Jokowi akan segera memilih Dewan Pengawas KPK pada Desember ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com