Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ace Hasan: Tidak Ada Intervensi Pemerintah dalam Munas Golkar

Kompas.com - 08/12/2019, 17:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP demiosioner Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengintervensi pelaksanaan Musyawarah Nasional X Golkar.

"Saya kira tidak ada keterlibatan dan tidak ada intervensi dari pemerintah terkait dengan Munas Golkar," kata Ace saat ditemui di Hotel Ibis Tamarin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Ia mengakui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui sejumlah tokoh di pemerintahan seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Baca juga: Airlangga Hartarto Ditetapkan Jadi Ketua Umum Golkar Lewat Aklamasi

Namun, ia mengatakan, pertemuan tersebut tidak membahas dukungan Ketua Dewan Pimpinan Darerah (DPD) tingkat I dan II Golkar selaku pemilik suara di Munas X.

Ace memastikan seluruh Ketua DPD tingkat I dan II Golkar mendukung Airlangga kembali memimpin partai tanpa intervensi.

Menurut Ace, tak ada kontrak politik antara Golkar dengan pemerintah dalam Munas X sehingga partai berlambang beringin itu kembali menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi.

"Kalau kita ngobrol atau bincang-bincang dengan pejabat-pejabat, apa lagi Pak Airlangga juga Menko Perekonomian, Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) Ketua MPR saya kira wajar. Yang jadi catatan terpenting para pejabat tidak memengaruhi para Ketua-ketua DPD," lanjut dia.

Baca juga: Politisi Golkar Akui Ada Peran Jokowi di Balik Terpilihnya Airlangga Hartarto

Sebelumnya Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui ada peran Presiden Jokowi dalam mulusnya langkah Airlangga Hartarto kembali menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.

Menurut Doli, Jokowi melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berperan di menit-menit akhir untuk meyakinkan Bambang Soesatyo mundur dari persaingan.

"Itu menjadi salah satu faktor. Faktor pengunci akhir, posisi pemerintah Pak Jokowi, dan peran Pak Luhut yang kita lebih menempatkannya sebagai senior partai," kata Doli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Munas Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Perjalanan Airlangga Jadi Ketum Golkar: Rebutan Suara hingga Drama dengan Kolega

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Sebelum forum Munas Partai Golkar dibuka, Bambang Soesatyo yang menjadi pesaing kuat Airlangga menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan.

Pernyataan itu disampaikan Bambang usai bertemu Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya.

Mundurnya Bambang Soesatyo belakangan diikuti oleh sejumlah calon lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com