Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ace Hasan: Tidak Ada Intervensi Pemerintah dalam Munas Golkar

Kompas.com - 08/12/2019, 17:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP demiosioner Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengintervensi pelaksanaan Musyawarah Nasional X Golkar.

"Saya kira tidak ada keterlibatan dan tidak ada intervensi dari pemerintah terkait dengan Munas Golkar," kata Ace saat ditemui di Hotel Ibis Tamarin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Ia mengakui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui sejumlah tokoh di pemerintahan seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Baca juga: Airlangga Hartarto Ditetapkan Jadi Ketua Umum Golkar Lewat Aklamasi

Namun, ia mengatakan, pertemuan tersebut tidak membahas dukungan Ketua Dewan Pimpinan Darerah (DPD) tingkat I dan II Golkar selaku pemilik suara di Munas X.

Ace memastikan seluruh Ketua DPD tingkat I dan II Golkar mendukung Airlangga kembali memimpin partai tanpa intervensi.

Menurut Ace, tak ada kontrak politik antara Golkar dengan pemerintah dalam Munas X sehingga partai berlambang beringin itu kembali menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi.

"Kalau kita ngobrol atau bincang-bincang dengan pejabat-pejabat, apa lagi Pak Airlangga juga Menko Perekonomian, Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) Ketua MPR saya kira wajar. Yang jadi catatan terpenting para pejabat tidak memengaruhi para Ketua-ketua DPD," lanjut dia.

Baca juga: Politisi Golkar Akui Ada Peran Jokowi di Balik Terpilihnya Airlangga Hartarto

Sebelumnya Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui ada peran Presiden Jokowi dalam mulusnya langkah Airlangga Hartarto kembali menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.

Menurut Doli, Jokowi melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berperan di menit-menit akhir untuk meyakinkan Bambang Soesatyo mundur dari persaingan.

"Itu menjadi salah satu faktor. Faktor pengunci akhir, posisi pemerintah Pak Jokowi, dan peran Pak Luhut yang kita lebih menempatkannya sebagai senior partai," kata Doli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Munas Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Perjalanan Airlangga Jadi Ketum Golkar: Rebutan Suara hingga Drama dengan Kolega

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Sebelum forum Munas Partai Golkar dibuka, Bambang Soesatyo yang menjadi pesaing kuat Airlangga menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan.

Pernyataan itu disampaikan Bambang usai bertemu Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya.

Mundurnya Bambang Soesatyo belakangan diikuti oleh sejumlah calon lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Nasional
PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

Nasional
Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

Nasional
Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

Nasional
Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum 'Etika Bisnis dan Keberlanjutan' di UGM

Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum "Etika Bisnis dan Keberlanjutan" di UGM

Nasional
Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Nasional
Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com