DPRD DKI Kompak Tolak Anggaran Rp 106 Miliar untuk Pembangunan Sekolah Asrama

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kompak menolak pembangunan sekolah asrama atau boarding school untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74.

Anggaran sebesar Rp 100 miliar tersebut ditentang sejumlah anggota dewan dalam pembahasan di rapat Badan Anggaran (Banggar) rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin (9/12/2019).

Padahal dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan sebelumnya, anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 itu telah disetujui.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyinggung bahwa membangun boarding school jangan dilakukan tiba-tiba.

Apalagi Pemprov DKI tidak menyajikan kajian cukup matang tentang sekolah berbasis asrama itu.

Baca juga: Dalam Rapat Banggar, Ketua DPRD DKI Singgung Cekcok soal Anggaran Komputer Rp 128,9 M

"Boarding school itu syaratnya pertama buat anak miskin bukan kaya, baru abis itu pinter, kalau orang-orang enggak pinter masuk boarding school bakal 50 sekolah bakal ditutup, kami minta tiga tahun lalu dinas pendidikan enggak pernah nunjukin, tiba-tiba sekarang bangun gedungnya dulu katanya," ungkap Taufik dalam rapat.

Taufik pun meminta agar dilakukan pengkajian kembali dan mengajak Disdik DKI untuk menyepakati penundaan pembangunan boarding school hingga tahun 2021.

"Kalau sudah benar nanti 2021 mau dibikin wilayah satu, kita dorong mau bangun gedung, ini saya ingatkan jangan cuma bangun gedung sekolah, bapak sepakatinlah ini ditunda dua tahun," lanjutnya.

Senada dengan Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga meminta Disdik DKI untuk meyakini DPRD baik dari segi rencana, baik dari segi kurikulum, dan lainnya terkait urgensi pembangunan boarding school.

"Saya minta tolong itu dikaji dulu. Kita punya duit banyak, tapi kalau cuma pasang sarana sana sini itu (enggak bisa)," tutur Pras.

Baca juga: Prasetio: Gaji Dobel Anggota TGUPP Rangkap Dewan Pengawas RSUD Bisa Jadi Temuan BPK

Anggota Badan Anggaran Lukmanul Hakim juga menyuarakan penolakan agar sekolah asrama belum dianggarkan tahun ini.

Ia menyarankan bahwa rencana harus dimatangkan supaya lulusan SMK bisa berkualitas.

"Bagaimana mengatasi bukan menjadi pengangguran lagi, tetapi bagaimana bisa menjadi pekerja yang dibutuhkan. Saya setuju dengan pimpinan Taufik, tentu kepala dinas perlu dikaji Pak, jangan bentuk boarding school terus Pak," kata dia.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Disdik DPRD DKI Jakarta Syaefuloh menyetujui saran anggota dewan.

Rencananya kata dia, SMK 74 akan mulai beroperasi pada Juli 2021, di mana pembangunan boarding school tersebut diharapkan selesai pada 20 desember 2020.

"Selanjutnya terkait kurikulum kemudian pengadaan pratek, kami akan susun peralatannya. Terima kasih atas masukan dewan, kami akan susun untuk pengadaan di 2021 bulan Februari, Maret, saya pikir masih ada satu tahun kedepan untuk memastikan kembali kurikulum, kemudian peralatan dan alat-alat praktek untuk siswa siswi SMK 74," ujar Syaefuloh.

Prasetio pun akhirnya memutuskan untuk mencoret anggaran tersebut dengan mengetuk palu.

"Oke terima kasih saya putuskan untuk di drop dulu ya," tutupnya.