Sekelompok Orang Demo di Depan Balai Kota Minta Anies Batalkan Izin DWP

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah orang yang mengatas namakan Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) yang akan berlangsung pada 13-15 Desember 2019, di Kemayoran, Jakarta Pusat.

GEPRINDO menilai, acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem".

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di Ibu Kota DKI Jakarta ini," ucap Koordinator Aksi Abdurrahman.

Massa aksi lainnya yang mengenakan jaket berwarna merah dan penutup kepala berwarna krem mendukung ucapan Abdurahman.

"Betul, Betul," ucap mereka.

Abdurahman mengatakan, salah satu desakan massa aksi untuk Anies membatalkan DWP 2019 karena dinilai bertentangan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pariwisata dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

"Pribumi adalah bangsa pemenang dan bangsa pendiri negara NKRI yang mengerucut dari paham bangsa ketimuran yang cinta dengan adab dan kebudayaan leluhur banga sendiri," kata dia.

Ia melanjutkan, jika komitmen Anies untuk membangun Jakarta tanpa maksiat tak ditepati, massa aksi mendesak Anies untuk mundur dari jabatannya.

Menurut Abdurahman, jika seorang gubernur telah mengingkari komitmennya sendiri, maka ia tak layak lagi duduk sebagai seorang gubernur.

"Kalau seandainya komitmen itu telah dikhianati, maka kami minta Bapak Anies sebagai gubernur untuk meninggalkan jabatannya," tutupnya.