Pemprov DKI Beri Izin DWP dengan Syarat Acara Bebas Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta memberikan izin penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP). Syaratnya, kegiatan tersebut harus bebas dari peredaran narkoba.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali mengatakan, panitia penyelenggara sudah berjanji untuk memastikan kegiatan tersebut bebas dari peredaran narkoba.

"Panitia berjanji pada Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kegiatan tersebut bebas dari penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya," ujar Alberto saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Sekelompok Orang Demo di Depan Balai Kota Minta Anies Batalkan Izin DWP

Menurut Alberto, panitia penyelenggara DWP juga berjanji akan menaati seluruh aturan yang berlaku dan menghormati nilai-nilai budaya yang berlaku di Jakarta.

Karena itu, Pemprov DKI memberikan izin pelaksanaan DWP pada 13-15 Desember 2019.

Jika panitia melanggar janji-janjinya, maka Pemprov DKI akan langsung mencabut izin DWP.

"Jika janji dari pihak panitia pelaksana DWP 2019 dilanggar, maka Pemprov DKI Jakarta akan bertindak tegas, termasuk di dalamnya bisa mencabut izin kegiatan," kata Alberto.

Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatas namakan Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Ada Ormas Tolak DWP, Ketua DPRD: Itu Pendapatan DKI dan Bukan Tahun Ini Saja

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP yang akan berlangsung di Kemayoran, Jakarta Pusat.

GEPRINDO menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem".

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," ucap Koordinator Aksi Abdurrahman.