DPRD DKI Usul Jakarta Jadi Pusat Perdagangan jika Ibu Kota Pindah ke Kaltim

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan Jakarta untuk menjadi pusat perdagangan setelah ibu kota Indonesia dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Meskipun, pembahasan mengenai itu nantinya dilakukan oleh DPR dan Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan berpendapat permintaan itu terbilang wajar, karena melihat kondisi geografis Jakarta tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikelola untuk menyumbang pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau usulan seperti itu bisa diterima, saya kira roda perekonomian akan tetap berjalan dan tidak terganggu. Apalagi potensi sumber daya kita hampir bisa dikatakan tidak ada, sehingga potensi penerimaan daerah dari sektor retribusi dan pajak-pajak lah yang masih bisa kita terus kelola," kata Pantas kepada wartawan, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Ibu Kota Baru Bebas dari Pabrik

Politikus PDI-P itu berharap agar potensi perekonomian yang ada di Jakarta dapat terus dimaksimalkan, walaupun sudah tak berstatus sebagai ibu kota negara.

Selain itu, dengan menjadi pusat perdagangan maka daerah keistimewaan yang dipegang DKI tak serta merta hilang.

"Kami pikir niatan pemerintah pusat sangat baiklah, karena niatnya semata-mata untuk mengembalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung dari wilayah DKI Jakarta sekaligus pemerataan antar daerah dan wilayah-wilayah," ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Baca juga: Temui Tokoh Adat Kaltim, Jokowi Minta Izin soal Pemindahan Ibu Kota

Salah satu persyaratannya adalah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat pun akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai melakukan peninjauan di salah satu titik lokasi calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

"(RUU) sudah disiapkan, nanti dimasukan Januari," kata Jokowi.

Jokowi menyebut ibu kota baru akan memiliki lahan seluas 256.000 hektar. Namun, kawasan intinya hanya 56.000 hektar.