Normalisasi Dinilai Bukan Solusi Atasi Banjir, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rujak Center for Urban Studies menilai upaya normalisasi belum menjadi opsi untuk menangani banjir Jakarta.

Hal itu berkaca dari kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri yang masih terendam banjir pada 1 Januari 2020 lalu meski sudah dinormalisasi.

Direktur Rujak Centre for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja mengatakan, normalisasi justru menyebabkan cepatnya aliran air ke Teluk Jakarta sehingga memberi beban ke Banjir Kanal Timur Jakarta.

"Yang diperlukan daerah aliran sungai kita itu restorasi atau mengembalikan fungsi alam sungai secara menyeluruh dari hulu ke hilir," ujar Elisa Sutanudjaja saat ditemui dalam konferensi pers seruan darurat banjir DKI Jabar dan Banten, Senin (9/1/2020).

Baca juga: Bantah Silang Pendapat dengan Anies, Basuki: Normalisasi dan Naturalisasi Sama-sama Lebarkan Sungai

Elisa mengatakan, restorasi sungai bisa dilakukan dengan metode zero run off. Zero Run Off adalah penyerapan air semaksimal mungkin oleh tanah.

Untuk melakukan metode Zero Run Off dari hulu ke hilir, lanjut Elisa diperlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat menangani masalah banjir ini.

Misalnya, dengan menata kawasan Puncak.

Sebab sebagai kawasan hulu, Elisa menilai kawasan itu sudah banyak dialihfungsikan menjadi daerah komersial.

"Sementara, untuk Jakarta sendiri pengembalian ruang terbuka hijau (RTH) sudah dialihfungsikan jadi bangunan komersial juga belum dilaksanakan," kata Elisa.

Apalagi saat ini menurut data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan hampir 90 persen permukaan Jakarta sudah tertutup beton.

Baca juga: Menteri PUPR: Mau Normalisasi atau Naturalisasi yang Penting Dikerjakan

"Hampir mustahil jika air di permukaan dan limpasan dari 90 persen tersebut hanya bertumpu pada drainase kota dan badan air Jakarta yang hanya 3 persen dari total luas darat Jakarta," ujar Elisa.

Oleh karena itu, LBH, Greenpeace, Walhi, Rujak Centre for Urban Studies yang tergabung dalam masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk mengembalikan penyerapan air yang saat ini kurang di Jakarta.