Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Desak Normalisasi Dikerjakan Meski Anggaran Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PKB-PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Yusuf meminta agar normalisasi maupun naturalisasi dikerjakan secara maksimal meski anggaran tahun ini menurun dari tahun 2019.

Diketahui, anggaran penanggulangan banjir tahun 2019 mencapai Rp 1,75 triliun. Namun, pada 2020, anggaran banjir turun menjadi Rp 1 triliun.

Rinciannya, anggaran sebesar Rp 669 miliar diperuntukkan bagi pembebasan lahan dan normalisasi.

"Saya sih berharap dengan anggaran kecil besar harus tetap berjalan. Ada action di tahun 2020 dan bisa dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Jadi jangan sampai kita enggak berbuat," ujar Yusuf di lantai 4, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Baca juga: Saat Menteri Basuki dan Anies Sepakat soal Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

Normalisasi yang saat ini telah dikerjakan Kementerian PUPR adalah 16 kilometer dari 33 kilometer. Maka masih tersisa pengerjaan 17 kilometer.

Yusuf berharap meski normalisasi merupakan tugas PUPR, namun Pemprov DKI tetap proaktif membebaskan lahan.

"Misal, tahun ini kita mendapat pembebasan lahan 6 kilometer sampai 8 kilometer. Itu yang kita kerjakan, tahun 2021 kita kerjakan lagi," kata dia.

Terkait naturalisasi yang digadang-gadang oleh Anies, menurut dia juga sebaiknya dikerjakan jika sudah ada titik yang bisa dinaturalisasi.

"Yang digadang-gadang oleh pak gubernur itu naturalisasi. Saya pada prinsipnya mau apapun namanya silakan. Akan tetapi harus ada reaksi cepat untuk mengentaskan banjir, terutama di bantaran Sungai Ciliwung," tutur Yusuf.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV DPR: Normalisasi Sungai Dulu, Baru Naturalisasi