Wacana Bekasi Tiru Perda Garasi, DPRD: Masyarakat Bisa Selesaikan Sendiri

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Joewono Putro mengaku masih perlu kajian menyeluruh untuk menerapkan larangan memiliki mobil tanpa garasi seperti yang diberlakukan di Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

"Kami belum melakukan evaluasi menyeluruh ya, apakah kondisi itu masalah utama atau tidak," ujar Chairoman ditemui wartawan di ruangannya, Rabu (15/1/2020) sore.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu beranggapan tak selalu Perda yang diterapkan dan diapresiasi di wilayah lain harus diterapkan di Kota Bekasi.

Sebab, masalah warganya boleh jadi berbeda, meskipun sama-sama wilayah urban penyangga Jakarta.

Baca juga: Di Harapan Jaya Bekasi, Warga yang Bikin Aturan Beli Mobil Harus Punya Garasi

"Lihat dulu skala permasalahannya, terjadi atau tidak, dan di mana saja. Kalau ternyata menimbulkan ketidaknyamanan dan disuarakan di bawah, itu (Perda) mungkin dibutuhkan," ujar Chairoman.

Mengenai adanya RW di Harapan Jaya, Bekasi Utara yang berhasil menerapkan "larangan" parkir mobil di jalanan bermodalkan spanduk, Chairoman mengapresiasi.

Baca juga: Ini Isi Perda Garasi yang Wajibkan Pemilik Mobil di Depok Punya Garasi

Menurut dia, itu bentuk bahwa Perda bukan satu-satunya instrumen untuk menelurkan kebijakan yang dianggap bagus dan menguntungkan warga.

"Bagus, tanpa Perda, masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya sendiri," kata dia.

"Artinya masyarakat mampu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tanpa perda tidak masalah. Jadi fungsi perda itu untuk penguatan," imbuhnya.