Penjelasan Eks Gubernur DKI Wiyogo Atmodarminto Soal Banjir Jakarta dan Turunnya Permukaan Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah banjir di DKI Jakarta dipicu beberapa aspek. Salah satunya penurunan permukaan tanah di Jakarta.

Salah satu gubernur yang menyoroti permasalahan rendahnya topografi DKI Jakarta, ialah Wiyogo Atmodarminto yang menjabat pada periode 1987-1992.

Wiyogo mengatakan, rendahnya topografi Jakarta membuat aliran hulu sungai di wilayah Jawa Barat mengalir ke Jakarta untuk dibuang ke Laut Jawa.

"Sebab, banjir antara lain karena topografi wilayah DKI lebih rendah dari wilayah Jawa Barat. Akibatnya, sungai-sungai yang berhulu di Jawa Barat mengalir ke DKI untuk membuang airnya ke laut Jawa," kata Wiyogo dalam buku "Catatan Seorang Gubernur" oleh Wiyogo Atmodarminto.

Baca juga: Kilas Balik Banjir Jakarta 1996: Banjir Terburuk Tahun 1990-an yang Melumpuhkan Aktivitas Warga

Dia menjelaskan, pada umumnya seharusnya topografi Jakarta, yakni tujuh meter di atas permukaan laut.

Namun, seiring berjalannya waktu, permukaan tanah Jakarta semakin rendah.

Hal itu dipicu sejumlah hal, antara lain air tanah yang terus diserap warga serta industri hotel dan lainnya.

Dengan demikian, terjadi kekosongan yang menimbulkam rongga pada tanah.

"Karena air resapan dari selatan belum masuk, dan air laut dari utara juga belum masuk, maka terjadi kekosongan. Rongganya tidak bisa menanggung beban. Terjadilah penurunan tanah. Akibat penurunan ini, sistem pencegahan banjir menjadi kacau," ujar Wiyogo.

Akibat berkurangnya air tanah, kualitas air di permukaan akan rusak. Selain itu, kualitas air di sumur-sumur dangkal juga tercemar.

"Akibat negatif lainnya, air laut akan meresap masuk dan merusak komposisi tanah," ujar Wiyogo.

Wiyogo menambahkan, di era kepemimpinannya, pemerintah telah berupaya menerbitkan sejumlah aturan untuk mengatasi permasalahan penurunan tanah di Jakarta.

Baca juga: Cerita Ali Sadikin Tongkrongi Pintu Air Manggarai dan Upaya Atasi Banjir Jakarta

Salah satunya, yakni Surat Keputusan Gubernur no. 17 tahun 1991, yang berisi tentang mewajibkan warga di Selatan Jakarta untuk membuat sumur resapan.

"Air hujan yang turun dari genteng harus masuk kembali ke dalam tanah. Ini untuk mengisi air tanah dangkal," ujar Wiyogo.

Adapun untuk solusi mengatasi banjir, pemerintah telah membangun Banjir Kanal Timur dan Barat.

Hal itu berfungsi untuk menangkap luapan air sungai-sungai di Jakarta, termasuk sungai yang dari hulu di wilayah Jawa Barat.

Baca juga: Gugat Gubernur Anies, Korban Banjir Jakarta Mengaku Rugi hingga Rp 200 Juta