Cerita Ahok Saat Jadi Gubernur DKI: Disebut Tidak Manusiawi Tertibkan Bangunan Liar untuk Normalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbicara soal DKI Jakarta, tidak pernah lepas tentang permasalahan banjir di dalamnya.

Masalah banjir seakan tidak pernah terselesaikan di Jakarta. Padahal gubernur di tiap era-nya selalu berupaya untuk mengentaskan banjir di Jakarta.

Salah satu gubernur yang juga berupaya menyelesaikan permasalahan banjir ialah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Cara kepemimpinan Ahok di era-nya dikenal keras dan tegas, termasuk dalam mengurus permasalahan banjir.

Baca juga: Cerita Eks Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto Sulit Realisasikan Program Penanganan Banjir

Menurut Ahok, untuk mengatasi permasalahan banjir, normalisasi sungai dan waduk merupakan hal yang wajib dilakukan.

"Prinsipnya begini, jika hujan turun terus menerus air di sungai maupun waduk dapat meluap, karena ada titik maksimal menampung air. Terlebih kurangnya daya tampung juga dikarenakan banyaknya bangunan yang berdiri di atasnya atau di pinggirannya," kata Ahok seperti dikutip Kompas.com dalam buku "Kebijakan Ahok" oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Bagi Ahok, salah satu upaya mengatasi banjir, yakni normalisasi sungai dan waduk. Di mana nantinya terdapat wadah yang lebih besar untuk menampung air, termasuk sungai dan waduk dibuat lebih dalam dan lebar.

Baca juga: Cerita Ali Sadikin Bandingkan Banjir Zaman Batavia dengan Saat Pemerintahannya

Adapun normalisasi sungai dan waduk tersebut tentunya tidak terlepas dari penertiban bangunan liar di sekitar waduk dan sungai.

"Kebijakan penertiban inilah yang selalu dikaitkan dengan cara kepemimpinan saya yang disebut tidak manusiawi. Justru kalau saya membiarkan warga terendam banjir di setiap musim hujan lah yang tidak manusiawi," ujar Ahok.

Ahok menegaskan, saat normalisasi sungai, dirinya pun tidak asal menggusur warga di pinggir kali. Warga di bantaran kali direlokasi ke sejumlah Rumah Susun (Rusun) yang ada.

"Toh, saya menggusur tidak asal gusur. Di sekitar area normalisasi saya relokasi ke rusun-rusun milik Pemprov DKI Jakarta, mulai dari Rusunawa Marina hingga Rusun Pulo Gebang di Jakarta Timur," ujar Ahok.