Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies "Menjomblo"?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok wakil gubernur DKI Jakarta pendamping Anies Baswedan kian hari kian tak menentu.

Setelah wakilnya dulu, Sandiaga Uno, menyatakan mengundurkan diri pada 10 Agustus 2018, kursi panas wakil gubernur DKI Jakarta masih tak terisi selama lebih dari satu tahun.

Berbagai polemik pun terjadi di DPRD DKI Jakarta sehingga membuat proses pemilihan terkesan deadlock. 

Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, sebagai partai pengusung gubernur terpilih, justru membuat kesepakatan baru. 

JEO: Dicari, Wagub DKI Pendamping Anies Baswedan

Dua calon sebelumnya yang sudah diajukan PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, dicoret. Kini, justru muncul dua nama lain.

Satu dari Gerindra yakni Riza Patria, dan satu lagi dari PKS yakni Nurmansjah Lubis. Proses pun diulang lagi dari awal. 

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi sehingga kursi wakil gubernur DKI Jakarta tak terisi terhitung selama 528 hari?

Kita putar lagi ke belakang. Jadi, posisi jabatan wakil gubernur DKI Jakarta sebenarnya resmi kosong setelah wakil gubernur terpilih pada Pemilu 2017, Sandiaga Uno, mengundurkan diri.

Sandiaga Uno mundur untuk mencalonkan diri maju ke Pemilihan Presiden 2019 bersama Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.

Dia mengundurkan diri pada 10 Agustus 2018 di hadapan media dan memberikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wagub ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Baca juga: Tarik Ulur Gerindra-PKS soal Calon Wagub DKI yang Tak Berkesudahan

Kenapa belum ada pengganti Sandiaga Uno selama kurun waktu lebih dari setahun?

Setelah Sandiaga mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta, kursi jabatan wagub memang belum terisi.

Alotnya pemilihan wakil gubernur tersebut dikarenakan pemilihan yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 176.

Dalam UU tersebut disebutkan, pemilihan wakil gubernur yang baru harus disetujui oleh gabungan partai politik yang mengusung wagub sebelumnya.

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," bunyi undang-undang tersebut.

Itu berarti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berhak mengusulkan dua nama calon yang akan dipilih DPRD DKI Jakarta.

KOMPAS.com/DEAN PAHREVI Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu, di Kantor Asyikpreneur, Kota Bekasi, Selasa (21/5/2019).

Siapa saja calon dari Gerindra dan PKS?

Setelah diatur dalam UU, Gerindra dan PKS sepakat terkait posisi wakil gubernur Ibu Kota bahwa kursi wagub DKI Jakarta adalah jatah dari PKS.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra Taufik mengatakan, sudah ada pembicaraan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman yang menyerahkan posisi tersebut kepada PKS.

Pernyataan itu diucapkan pada Oktober 2018.

Angin segar tersebut tidak lama disambut oleh PKS dengan mengusung dua nama kadernya untuk mengisi posisi wagub DKI.

Ada Ahmad Syaikhu dan Agung Yuliyanto yang menjadi nama-nama calon yang diusungkan PKS untuk menduduki jabatan wagub DKI Jakarta.

Nama-nama tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah kursi tersebut kosong selama tujuh bulan, atau tepatnya pada 4 Maret 2019.

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agung Yulianto di Restoran Natrabu, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Lalu, siapa di antara dua calon PKS itu yang akhirnya dipilih?

Nah, masalah muncul di sini. Setelah dua nama tersebut diusung, ternyata mimpi PKS untuk menguasai kursi wagub tidak semudah yang diatur oleh undang-undang.

Setelah surat berisi dua nama tersebut diserahkan ke DPRD DKI Jakarta, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk menyusun tata tertib pemilihan wagub.

Lama tak berkabar, Pansus yang dibentuk akhirnya merampungkan keanggotaannya pada 14 Mei 2019 dan mulai bekerja pada 20 Mei 2019 untuk menyusun tata tertib.