Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI Akhirnya Sepakat Bentuk Pansus Banjir

Kompas.com - 24/02/2020, 17:29 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) banjir.

Pansus tersebut dibentuk untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI dalam mencari solusi pencegahan dan penanganan banjir di Ibu Kota.

Selain itu pansus juga dibuat guna mengawasi kinerja Pemprov soal penanggulangan banjir.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan setelah disepakati, DPRD menyerahkan surat kesepakatan tersebut ke Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk disahkan.

Baca juga: Pro dan Kontra DPRD DKI soal Wacana Pansus Banjir

"Mekanismenya anggota DPRD itu bersurat ke pimpinan, lalu nanti disahkan," ujar Zita di ruang kerjanya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Zita menuturkan, setiap fraksi diminta untuk mengirimkan perwakilan untuk masuk sebagai anggota pansus.

Anggota pansus sendiri disarankan bisa memahami permasalahan banjir di Jakarta dan dapat menampung aspirasi fraksi terkait penanganan banjir.

"Sesuai tata tertib (tatib) ada hitungannya fraksi-fraksi itu biasanya yang besar bisa lima orang, (fraksi) yang kecil bisa satu yang middle bisa 2 atau 3 orang," tuturnya.

Menurut putri Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ini, kehadiran pansus banjir diperlukan sebab sejak akhir tahun 2019 Jakarta kerap dikepung banjir.

Baca juga: F-PKS DPRD DKI Tolak Wacana Pembentukan Pansus Banjir karena Dinilai Politis

Apalagi berdasarkan prediksi BMKG hujan ekstrem akan terus mengguyur Jakarta hingga Maret 2020 mendatang.

"Semua anggota lintas fraksi sepakat Pansus banjir. Karena kan dari bulan Desember ini banjir sudah terjadi berulang-ulang. Di Jakarta sekarang hujan 1 jam saja sudah naik 30-40cm," tambahnya.

"Apalagi ini kan banjir yang ketiga kali yang cukup parah dalam jangka waktu dua bulan ini ya semua sepakat tadi soal Pansus banjir," tutp Zita.

Diketahui, rencana pembentukan pansus banjir dicetuskan oleh sejumlah anggota fraksi DPRD DKI saat Jakarta dilanda banjir pada Januari 2020.

Tujuh fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com