Demo di Depan Kedubes, Massa Bakar Bendera India

JAKARTA,KOMPAS.com - Massa yang berdemo di depan gedung Kedutaan Besar India di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020), membakar bendera India.

Aksi bakar bendera ini adalah bentuk kecaman massa atas tindak kekerasan yang dialami umat Muslim di India.

Selain itu, aksi bakar bendera itu sebagai bentuk kekecewaan karena perwakilan massa tidak bisa bertemu dengan pihak Kedutaan Besar India.

"Sekarang kita bakar benderanya," kata orator massa.

Baca juga: Massa Desak Pemerintah Putus Hubungan dengan India

Bendera tersebut pun dibakar tepat disamping mobil komando.

Hingga pukul 16.33 WIB, aksi demontrasi masih berlangsung di lokasi.

Dalam aksinya, massa menuntut Kedutaan Besar India untuk hengkang dari Indonesia. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan India.

"Pergi dari ibu Pertiwi (Indonesia). Putuskan hubungan diplomatik dengan India. Hengkanglah kedutaan besar India di Indonesia," teriak orator.

Massa juga menekan pemerintah India untuk menghentikan tindak kekerasan.

"Kedutaan Besar India harus keluarkan maklumat atas kekerasan. Kalau tidak kami akan usir kalian," kata orator lainnya.

Baca juga: Gelar Demo, Massa Minta Bertemu Perwakilan Kedubes India

Mereka sempat meminta bertemu dengan salah satu perwakilan kantor Kedubes India untuk menyampaikan tuntutan.

Massa hampir memenuhi seluruh ruas jalan. Dampaknya, kemacetan terjadi di Rasuna Sahid.

Sementara Kepolisian sudah memasang pagar kawat berduri di depan Gedung Kedubes India. Sejumlah polisi berjaga mengamankan demo.

Kerusuhan sebelumnya berlangsung di ibu kota New Delhi dan menewaskan hingga 42 orang.

Baca juga: Demo di Depan Kedubes India, Rasuna Said Macet

Bentrokan itu terjadi pada Minggu (23/2/2020), dan mengalami eskalasi ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkunjung selama dua hari.

Para korban tewas kerusuhan India tidak hanya terjadi dari kalangan warga sipil, tetapi juga polisi yang tengah menjaga keamanan.

Ketegangan itu dipicu UU Kewarganegaraan kontroversial, Citizenship Amendment Act (CAA) yang disahkan oleh pemerintah pada 2019.